Pengusaha Hiburan Minta Pemkot Pertimbangkan Kembali Penutupan THM

AUHM menilai Pemkot telah diskriminatif terhadap THM. Sebab usaha lain sudah diperbolehkan beroperasi sementara THM tidak mendapatkan izin. Apalagi Pemkot tidak memberikan solusi kepada pengusaha hiburan.

Zul memberikan solusi, agar THM tetap dibuka namun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dia ingin setiap usaha diawasi langsung oleh Satgas COVID-19 Kota Makassar.

“Daripada menutup, lebih baik Pemkot menurunkan Satgas COVID-19 Makassar di setiap THM untuk melakukan pengawasan. Jika memang ada melanggar silakan ditegur, atau bahkan ditutup,” katanya.

Zul mengatakan, Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai sanksi, begitu pula dengan penutupan usaha. Di dalam perwali itu, lanjutnya, hanya mengatur tentang protokol kesehatan.

Dia menambahkan, jika Pemkot memang tetap ngotot menutup THM, maka Pemkot seharusnya menyiapkan anggaran insentif sebesar Rp48 miliar untuk biaya hidup lima ribu karyawan yang telah dirumahkan kurang lebih 5 bulan selama pandemik COVID-19. 

“Beberapa waktu lalu, kami juga telah minta ke Pemkot Makassar untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp48 miliar per bulan...tapi hingga saat ini tidak ada juga respon dan solusi,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Makassar melalui tim Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 bakal menutup THM yang masih nekat beroperasi dalam kondisi pandemik. Sikap tegas pemerintah sebagai respons atas laporan maraknya THM beroperasi bekalangan ini.

"Yang diberikan surat teguran langsung dinas terkait. Utamanya Gugus Tugas maka kalau masih buka langsung ditutup. Sampai batas waktu tidak ditentukan, sampai memenuhi syarat dibukanya kembali," tegas Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugas COVID-19 Makassar, M Sabri dalam jumpa pers di kantornya, Senin (10/8/2020).