Pengurus NU se-Sulawesi Dukung Gus Rozin Perkuat Pesantren dan Kemandirian Jam'iyah

Dalam pertemuan tersebut, Gus Rozin memaparkan perjalanan pengabdiannya di lingkungan NU yang dimulai dari struktur RMI PWNU Jawa Tengah setelah Muktamar PBNU 2010 di Makassar. Saat ini, ia dipercaya memimpin PWNU Jawa Tengah sekaligus menjadi Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati.

Gus Rozin mengatakan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU berangkat dari keinginan mempertemukan berbagai pandangan di internal NU. Menurutnya, perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan dinamika organisasi yang perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan.

“Perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan dinamika organisasi. Karena itu, kita perlu mencari jalan yang dapat mempertemukan berbagai pandangan agar ukhuwah Nahdliyah tetap terjaga,” ujar Gus Rozin.

Gagasan tersebut ditawarkan Gus Rozin dalam proses menuju Muktamar PBNU. Ia berharap NU memasuki abad kedua dengan tetap berakar pada jamaah, menjaga ukhuwah, memperkuat pesantren, serta menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang kritis dan konstruktif.

Ia kemudian menawarkan gagasan poros tengah sebagai salah satu upaya meredam polarisasi di tingkat elite NU. Menurut Ketua RMI PBNU periode 2015–2021 itu, proses menuju Muktamar harus tetap menempatkan kepentingan jam'iyyah sebagai prioritas.

“Langkah poros tengah ini untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU agar tercipta islah dan eratnya kembali ukhuwah Nahdliyah,” tegas Gus Rozin.

Gus Rozin juga menyoroti posisi NU dalam hubungannya dengan pemerintah. Ia menilai NU perlu tetap menjadi masyarakat sipil keagamaan sekaligus sahabat pemerintah tanpa kehilangan fungsi kontrol dan daya kritisnya.

Ia merujuk pada pandangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang, menurut Gus Rozin, pernah menyatakan kegembiraannya ketika warga NU memberikan kritik kepada pemerintah, termasuk ketika Gus Dur sendiri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi Gus Rozin, kedekatan dengan pemerintah tidak semestinya membuat NU kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik.

“NU harus selalu menjalankan fungsinya sebagai civil society dan sahabat pemerintah,” tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah itu.

Menurutnya, NU tetap dapat berjalan berdampingan dengan pemerintah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Namun, fungsi kontrol sosial harus tetap dijaga agar NU dapat menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan koreksi ketika diperlukan.

Penguatan pesantren menjadi salah satu perhatian utama yang disampaikan Gus Rozin dalam forum tersebut. Menurut dia, pesantren merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan NU dan memiliki hubungan erat dengan perjalanan organisasi.

“NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil,” kata Gus Rozin.

Karena itu, ia menilai pembangunan pesantren pada hakikatnya merupakan bagian dari membangun NU. Sebaliknya, melemahkan pesantren berarti melemahkan salah satu urat nadi organisasi.

Gus Rozin juga menyoroti persoalan yang kerap muncul di lingkungan pesantren, terutama pada masa penerimaan santri baru sekitar Maret hingga pertengahan Juni. Menurutnya, momentum tersebut perlu menjadi perhatian NU, termasuk dalam penguatan tata kelola, perlindungan santri, dan pendampingan terhadap pesantren.

Selain pesantren, Gus Rozin menekankan pentingnya mengembalikan orientasi pengembangan organisasi kepada kekuatan jamaah. Ia mengatakan karakter NU berbeda dengan organisasi yang membangun struktur jam'iyyah terlebih dahulu sebelum menghimpun jamaah.

“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam'iyyahnya terbangun,” kata Gus Rozin.

Menurutnya, kekuatan organisasi harus tetap bertumpu pada potensi jamaah di akar rumput. Kemandirian NU, kata dia, tidak cukup dibangun melalui penguatan struktur organisasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan jamaah untuk berpartisipasi, bergotong royong, dan membangun kekuatan ekonomi bersama.

Dalam konteks tersebut, Gus Rozin menilai PWNU memiliki posisi strategis untuk mengorkestrasi PCNU. Menurutnya, pengurus wilayah lebih memahami persoalan konkret yang muncul di tingkat bawah.

“PWNU harus bisa mengorkestrasi PCNU-PCNU di bawahnya karena paling memahami problem-problem yang muncul di bawah, bukan PBNU,” ujarnya.

Gagasan tersebut kemudian mendapat respons dari pengurus NU yang hadir dalam pertemuan. Rais Syuriah PCNU Kabupaten Wajo, misalnya, menanyakan strategi Gus Rozin dalam membangun kemandirian ekonomi NU sekaligus menjaga soliditas ukhuwah Nahdliyah.

Sementara itu, Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sinjai menyampaikan harapan agar apabila Gus Rozin mendapat amanah memimpin PBNU, program organisasi dapat dibangun secara bottom-up. Menurutnya, arah program perlu berangkat dari kebutuhan jam'iyyah dan jamaah di tingkat bawah.

Ia juga menyampaikan masih terdapat MWCNU dan PCNU yang belum memiliki sekretariat. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan penguatan dari struktur organisasi di atasnya.

Aspirasi lain datang dari Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bone. Mereka menyampaikan sejumlah persoalan terkait tata kelola organisasi, mulai dari penerbitan SK PCNU, kemudahan proses kaderisasi, hingga kebutuhan digitalisasi administrasi organisasi.

Mereka juga berharap proses suksesi kepengurusan NU di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih sejuk. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah agar Tanfidziyah turut dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Mewakili PWNU Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, La Ode Arumahi, menyampaikan kegembiraannya atas kedatangan Gus Rozin beserta rombongan. Menurutnya, hal terpenting dari pertemuan tersebut adalah terbangunnya interaksi antara Gus Rozin dan para pengurus NU yang berbasis pada gagasan konstruktif bagi jam'iyyah. Ia berharap berbagai gagasan yang berkembang dalam forum tersebut dapat menjadi bekal dalam merumuskan arah perjuangan NU menjelang Muktamar.