Pengentasan Masalah Sosial Lebih Urgen Dibanding Bansos Judi Online
Makassar, IDN Times - Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online masih menjadi pro kontra di berbagai wilayah. Sikap pemerintah yang berniat menyalurkan bansos ke keluarga korban penjudi menuai polemik.
Menanggapi wacana ini, Plt Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, mengatakan pihaknya juga belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut. Menurutnya, harus jelas dulu kementerian atau lembaga apa yang akan menyalurkan bansosnya secara resmi.
"Kami di daerah belum ada informasinya," kata Malik saat dihubungi IDN Times, Sabtu (29/4/2024).
1. Lebih baik selesaikan masalah sosial
Namun Malik mengutarakan pandangannya terkait wacana tersebut. Menurut dia, sebenarnya masih banyak persoalan lain yang lebih perlu menjadi perhatian pemerintah dibandingkan korban judi online. Masalah-masalah yang lebih krusial dan berada di tengah masyarakat.
"Kalau pikiran saya sendiri lebih baik menyelesaikan masalah sosial yang ada di depan mata," kata Malik.
2. Beberapa masalah sosial yang perlu diperhatikan
Malik menyebutkan beberapa masalah sosial yang perlu diperhatikan di antaranya yaitu masih banyak fakir miskin, kesenjangan sosial, anak terlantar dan anak jalanan. Belum lagi kualitas SDM yang mutunya rendah, ancaman regenerasi yang kualitasnya rendah karena stunting tinggi.
Menurutnya, lebih baik fokus untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Setidaknya, bisa fokus memperbaiki kualitas SDM atau sumber daya manusia.
"Memperbaiki karakter bangsa, menanamkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan negara, nanti dampaknya akan baik untuk bangsa ini ke depan," kata Malik.
3. Sudah banyak jenis bansos untuk masyarakat
Ada beberapa jenis bansos yang disalurkan untuk masyarakat. Di antaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial.
"Bansos itu banyak. Subsidi BBM dan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan juga Bansos," kata Malik.
Di Sulsel, Dinas Sosial mencatat ada sekitar 4,6 juta keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari data DTKS itu, ada 320.000 keluarga yang masuk dalam Bansos Program Keluarga Harapan PKH yang tersebar di 24 kabupaten dan kota.
Untuk penyalurannya, Keluarga Penerima Manfaat KPM langsung menerima transfer sebesar Rp200 ribu per bulan dan diberikan per triwulan. KPM ini disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial.
"Semua disalurkan langsung oleh pemerintah pusat (kementerian/lembaga) ke penerima secara digital," kata Malik.
