Pengamanan Sidang HAM Paniai Papua di Makassar, TNI-Polri Dikerahkan

20 Sep 2022, 15:52 WIB

Ilustrasi - gedung Pengadilan Negeri (PN) Makassar, di Jl R.A Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Makassar, IDN Times - Sidang perdana perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Paniai, Papua, tahun 2014 silam, akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu pagi (21/9/2022) pukul 09.00 Wita.

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan, pengamanan khusus menjaga jalannya proses persidangan HAM Paniai sudah disiapkan.

"Tadi juga sudah dilaporkan kepada bapak Kapolda (Sulsel) soal pengamanan besok," kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana kepada IDN Times Sulsel, Selasa (20/9/2022).

Sidang kasus HAM di Paniai ini baru akan terselenggara setelah empat Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Tingkat Pertama di Makassar dilantik di PN Makassar, Sulsel, Jumat (9/9/2022).

Keempat Hakim Ad Hoc ini adalah, Siti Noor Laila, Dr. Robert Pasaribu, Anselmus Aldrin Rangga Masiku, Sofi Rahma Dewi.

1. Perintah Kapolda, Brimob dan Sabhara diturunkan

Ilustrasi. Brimob Polda Sulsel. IDN Times/Polda Sulsel

Kabid Humas Polda Sulsel mengaku, belum juga menerima laporan jumlah personel dan kendaraan taktis, seperti Baracuda atau Water Cannon yang diturunkan saat sidang nanti. Tetapi pengerahan pasukan ini sesuai perintah Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana.

"Saya belum bisa menjawab soal jumlah (personil) yang turun, nanti saya kroscek ke Karo Ops (Kepala Biro Operasi Polda) tapi memang ini perintah bapak Kapolda agar Brimob dan Sabhara juga ikut diturunkan," jelas Komang lewat sambungan telepon.

2. Penjagaan Polri akan dibantu unsur TNI

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Kata Kombes Pol Komang, saat pengamanan nanti di Pengadilan Negeri Makassar di Jalan R.A Kartini, personel dari Direktorat Sabhara Polda Sulsel dan tim Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda akan dibantu tim TNI.

"Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan, itu Brimob dan Sabhara Polda akan dibantu juga dari unsur TNI mungkin tim dari POM (Polisi Militer) juga ada," ungkap Komang.

3. Seruan kawal sidang HAM Paniai

Gambar seruan kawal sidang HAM Paniai. (Istimewa)

Sementara itu, seruan untuk mengawal sidang pelanggaran HAM Paniai ini datang dari berbagai pihak, NGO, praktisi hukum, aktivis HAM, dan jurnalis di Makassar.

Seruan mengawal sidang kasus Paniai datang dari Koalisi Pemantau Paniai. Koalisi ini secara tertulis menyampaikan, siap untuk mengawal jalannya proses persidangan HAM Paniai yang akan berlangsung di Makassar hingga selesai.

Koalisi ini di dalamnya bergabung lembaga hukum dan aktivis HAM. Seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, KontraS, Yayasan LBH Indonesia, lembaga Amnesty Internasional Indonesia, jurnalis dan juga aktivis mahasiswa di Kota Makassar.

Untuk diketahui, harusnya sidang pelanggaran HAM Paniai Papua ini sudah digelar di PN Makassar pada 27 Juni 2022. Tapi karena hakim Ad Hoc masih lowong sehingga Mahkamah Agung menundanya, sambil menunggu keterisian Hakim Ad Hoc yang saat itu masih tahap penyeleksian di tingkat pertama dan atau pada hakim Ad Hoc di tingkat banding.

Pasalnya, berkas perkara kasus ini sendiri telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) RI pada tanggal 15 Juni 2022 lalu ke PN Makassar. Pihak PN Makassar sudah telah menerbitkan dan telah meregistrasi perkara kasus Paniai Papua ini dengan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.

Dalam kasus ini, terdakwa inisial IS yang berlatar belakang dari kalangan pernah menjabat di satuan Komando Distrik Militer (Dandim) Paniai 2014. Terdakwa diduga langgar pasal 42 ayat (1) huruf A dan B jis Pasal 7 huruf B, Pasal 9 huruf A, Pasal 37 Undang Undang (UU) Nomor 26 tahun 2022 tentang HAM.