Penanganan Anjal-Pengemis di Makassar Harus Libatkan Tiga Daerah

10 Okt 2024, 22:24 WIB

Ashrawi Muin

Ilustrasi razia anjal dan gepeng di Makassar. Dok. Satpol PP Makassar

Intinya sih...

Kebutuhan kolaborasi semua pihak dalam penanganan anjal dan pengemis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dalam menangani masalah anjal gepeng di daerah perbatasan
Dinas Sosial Kota Makassar akan membentuk tim terpadu untuk penanganan anjal gepeng

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal gepeng) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), masih perlu penanganan serius. Pasalnya, kegiatan meminta-minta di jalan ini berpotensi mengganggu keselamatan mereka dan ketertiban umum.

Sayangnya, Pemerintah Kota Makassar belum mendapatkan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwn Azis, menjelaskan penanganan masalah anjal gepeng membutuhkan kolaborasi dari semua pihak termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah dari daerah tetangga.

"Dalam pelaksanaan kegiatan ini (penanganan anjal gepeng) harus melibatkan setidaknya tiga daerah. Provinsi yang menjadi koordinatornya, daerah yang kami maksud itu adalah Maros, Kota Makassar dan Gowa," kata Arwin, Kamis (10/10/2024).

1. Anjal gepeng kerap ditemui di perbatasan

Ilustrasi. Satpol PP Makassar saat mengamankan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis pada Jumat (29/10/2021). Dok. Satpol PP Makassar

Dalam hal ini, pemerintah daerah tersebut harus saling berkolaborasi dalam menangani masalah anjal gepeng. Pasalnya, masalah ini menjadi persoalan bersama lantaran anjal gepeng kerap ditemui di daerah perbatasan.

"Tiga daerah ini harus bergerak karena memang pengemis dan anak jalanan itu lebih banyak di situ, area perbatasan antara tiga daerah itu, sehingga memang kegiatan ini harus menjadi suatu kegiatan terpadu yang melibatkan semua daerah yang terkait," kata Arwin.

2. Penanganan terkendala anggaran

Ilustrasi razia pengemis. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Arwin juga telah meminta Dinas Sosial untuk membentuk tim terpadu. Tim ini, kata dia, sudah ada dan tinggal diaktifkan. Tim ini terdiri dari beberapa perangkat daerah.

Dulu juga pernah ada posko-posko penanganan anjal gepeng. Hanya saja, upaya ini terkendala anggaran sehingga tidak dilanjutkan.

"Sudah pernah ada (posko) tapi ujung-ujungnya tidak tersedia lagi anggarannya, direfocusing, sehingga yang kami lakukan yang tersedia saja anggarannya. Kegiatan ini mudah-mudahan kualitas tidak turun tapi lebih baik," kata Arwin.

3. Dinsos segera buat posko di wilayah tertentu

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, mengatakan pihaknya tidak pernah berhenti menjalankan penjangkauan baik itu anjal gepeng maupun ODGJ dan lain-lain. Semuanya, kata dia, ditindaklanjuti sesuai aturan.

Beberapa waktu lalu, Dinas Sosial telah menggelar rapat terpadu bersama Kadis Perhubungan, Kasatpol PP, serta semua camat yang dipimpin langsung oleh Pjs Wali Kota.

"Kami sementara mendata dan segera membuat posko-posko di wilayah-wilayah tertentu. Adapun penjangkauan tidak bisa kami sampaikan baik jadwal dan lokasi karena sifatnya rahasia," kata Ita.