Pemprov Sulsel Dorong UMKM Naik Kelas pada 2023

07 Feb 2023, 15:02 WIB

Ilustrasi produk UMKM Sulsel. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih berkembang atau naik kelas dibanding sebelumnya. Pasalnya, perkembangan ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas produk UMKM.

UMKM naik kelas yang dimaksud yakni dari yang tadinya belum berizin kemudian melengkapi perizinan, peningkatan pengemasan produk, produk yang dipasarkan telah bersertifikasi halal, serta merek yang tercatat memiliki HAKI.

"UMKM naik kelas. Tahun ini UMKM yang terdata kurang lebih 1,5 juta. Tetapi belum terdaftar semuanya karena masih banyak sebenarnya yang tidak memiliki sertifikat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, dalam kegiatan ngobrol bareng OPD di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/2/2023).

1. UMKM difasilitasi sertifikat halal dan HAKI

Ilustrasi Halal (IDN Times/Arief Rahmat)

Pendampingan dan pemberian sertifikasi halal pada produk-produk yang dimiliki pelaku UMKM di Sulsel ini merupakan salah satu program Diskop UKM yang diberikan secara gratis. Sepanjang 2022, Pemprov Sulsel memfasilitasi pemberian sertifikasi gratis bagi 1.450 UMKM.

Adapun rinciannya berupa fasilitasi sertifikat halal untuk 1.000 UMKM, fasilitasi sertifikat merek untuk 300 UMKM, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) bagi 150 UMKM.

"Sertifikasi halal untuk tahun 2022 kemarin itu kan data yang kami terima 1.000 produk. Target kami di tahun 2023 tetap 1.000 produk," katanya.

Kemudian, Pemprov Sulsel juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Tahun ini, Pemprov menargetkan 350 UMKM mendaftarkan HAKI.

2. UMKM difasilitasi mendapatkan NIB

Salah satu produk UMKM yang dipamerkan saat peluncuran BBI Pinisi UMKM Sulawesi Selatan di Pantai Losari Makassar, Kamis (24/2/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Kemudian, masih banyak UMKM yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ashari mengatakan NIB inilah yang harus benar-benar diusahakan agar UMKM naik kelas.

Namun pengurusan NIB ada di Kemenkumham. Pemprov sebatas mendampingi dan memfasilitasi saja.

"Itu yang kita persiapkan. Kita bantu dia (UMKM) menyusun perusahaan itu termasuk membantu NIB. Itu gampang, satu jam bisa. Ini yang kurang tersosialisasikan terhadap teman-teman UMKM," kata Ashari.

3. Produk UMKM harus punya kemasan menarik

Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Untuk peningkatan pengemasan produk, Diskop UKM memiliki rumah kemasan. Rumah kemasan ini dinilai berkontribusi terhadap para pelaku UMKM di Sulsel.

Menurut Ashari, peningkatan pengemasan produk secara tidak langsung akan membuat produk terlihat lebih menarik karena menunjukkan pengelolaan yang baik. UMKM apabila dikelola dengan baik maka bisa berpotensi mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah).

"Yang bisa meningkatkan kualitas barang umkm kita. Kita tidak usah ke Surabaya, kita tidak usah ke mana-mana cukup ada di rumah kemasan," jelasnya.

4. UMKM diupayakan dapat dana bergulir

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemudian, Pemprov Sulsel juga memfasilitasi perbankan untuk UMKM. Diskop UKM mendorong Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) untuk UMKM dan koperasi.

LPDB merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Ashari mengaku pihaknya siap memfasilitasi, apalagi pihaknya mengajukan proposal ke Kementerian Koperasi dan UKM terkait hal tersebut.

"Lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Selama ini yang ditangani hanya koperasi tidak masuk di UKM. Tapi saya berharap supaya LPDB juga melayani UKM," katanya.