Pemkot Makassar Tunggu Izin Kemendagri untuk Rotasi 24 Pejabat

Menurut Munafri, proses ini harus melalui tahapan administrasi yang ketat karena mekanisme pengisian jabatan eselon II diatur oleh pemerintah pusat. Saat ini, ada delapan posisi eselon II yang kosong. 

Posisi yang kosong itu yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, posisi Sekretaris Daerah juga telah kosong selama satu tahun terakhir. 

"Eselon II yang kosong ada delapan, tambah yang bisa diputar (dirotasi), sehingga totalnya bisa mencapai 24 posisi," jelas Munafri.

Tak hanya di eselon II, kekosongan jabatan juga terjadi di eselon III dan IV dengan jumlah mencapai ratusan posisi. Untuk pengisian jabatan tersebut, Pemkot Makassar harus mengusulkan nama-nama sebelum mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.

Munafri juga mempertimbangkan opsi asesmen ulang atau lelang jabatan baru untuk mengisi posisi kosong. Jika opsi ini diambil, maka hasil lelang jabatan di masa pemerintahan sebelumnya berpotensi dibatalkan.

"Kita akan lihat apakah perlu dilelang ulang. Jika belum ada aturan baru, kita akan mengikuti regulasi yang ada untuk mencari solusi terbaik," katanya.

Munafri menegaskan rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memastikan kinerja pemerintahan yang lebih optimal dalam melayani masyarakat. Dia menegaskan pihaknya hanya menunggu keputusan dari Kemendagri sebelum mengambil langkah lebih lanjut. 

"Sekarang kita tinggal menunggu kabar dari Kemendagri," katanya.