Pelantikan Kepala Daerah Tidak Serentak, Danny: Harus Ikuti Putusan MK

Terkait gugatannya ke MK, Danny sekali lagi menekankan bahwa langkah tersebut bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang menegakkan kebenaran. Dia berpendapat kemenangan tidak selalu berarti benar dan kekalahan tidak selalu berarti salah.

Dia juga mengungkap adanya dugaan 1,6 juta suara bermasalah dalam proses pemilihan, termasuk hampir 200.000 suara di Makassar yang diduga berasal dari tanda tangan palsu.

"Kalau dipersenkan dengan partisipasi masyarakat waktunitu, hampir 31 persen, diduga suara dari hasil TTD palsu," jelasnya.

Saat ditanya tentang peluang gugatannya dikabulkan, Danny menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi.

"Terserah MK. Mau diterima alhamdulillah. Tidak diterima itu sudah takdirnya. Yang penting udaha kita sudah ada," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menjadi orang baik, terlepas dari jabatan yang diembannya.

"Menjadi orang baik itu tidak harus jadi wali kota," katanya.

Sebelumnya, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak digugat di MK. Sementara, kepala daerah yang hasil Pilkadanya masih dalam sengketa di MK akan dilantik setelah adanya putusan final.

Namun, kesepakatan ini dianggap bertentangan dengan amanat putusan MK yang sebelumnya mengharuskan pelantikan kepala daerah dilaksanakan serentak.

"Jadi makanya, saya bilang sesuai kesepakatan undang-undang. Kan kalau pelantikan ini kan Makassar tidak, Sulsel juga tidak. Saya kira UU dibikin untuk ditaati," kata Danny yang juga sempat maju sebagai calon gubernur Sulsel ini.