Pansus Angket Panggil Ahli Terkait Penyelidikan Nurdin Abdullah

Pansus angket mendalami lima materi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Nurdin dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Semua dugaan pelanggaran bermuara pada indikasi dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi.

Kadir mengatakan, pihaknya mendatangkan ahli untuk memastikan soal dugaan pelanggaran. Ahli, antara lain berasal dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, hingga akademisi asal perguruan tinggi di Sulsel.

"Kita datangkan ahli hukum, ahli tata negara, dan ahli pemerintahan. Dasar hukumnya kan mereka yang memahami, bahwa benarkah semua kebijakan yang dijalankan gubernur sudah sesuai aturan atau tidak," ucap Kadir.

Kadir Halid tidak menyebutkan secara rinci pihak-pihak terkait yang akan dimintai keterangan dalam agenda penyelidikan pansus angket. Dia hanya menyebutkan beberapa pejabat Pemprov yang dianggap kompeten untuk menjelaskan tentang berbagai dugaan pelanggaran gubernur dan wagub.

Dalam daftar, antara lain terdapat nama kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretaris Daerah. Adapun Gubernur dan Wagub diperiksa belakangan. "Ada beberapa pejabat yang dicopot tanpa alasan jelas, juga akan kita mintai keterangan," Kadir menambahkan.

Sejauh ini ada lebih dari 30 nama dalam daftar pihak terkait yang akan dipanggil panitia angket. Menurut Kadir, terbuka kemungkinan ada penambahan daftar jika hasil penyelidikan awal berkembang lebih luas.

Panitia angket berencana memanggil rata-rata tiga orang dalam sehari untuk dimintai keterangan. Rapat rencananya digelar sejak pagi hingga malam. Tidak ada batasan waktu bagi pemeriksaan masing-masing pihak terkait.

"Kalau satu hari ada tiga, seterusnya juga begitu, dalam sepuluh hari kita bisa periksa 30 orang. Kita yakin selama 40 hari ke depan bisa rampung ini pansus (panitia khusus)," ucap Kadir.