OMS Kawal Pemilu Sulsel Buka Aduan ASN Tidak Netral di Pemilu

Samsang mengatakan, pihaknya juga menyediakan perlindungan hukum bagi ASN jika ingin mengadukan intimidasi. Misalnya, jika dipaksa oleh atasan untuk mengarahkan dukungan di Pemilu.

"Kalau dipaksa untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres atau Caleg tertentu," ujarnya.

Sejauh ini OMS Sulsel Kawal Pemilu menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pejabat negara. Misalnya pengarahan kepala desa oleh pejabat pemerintah daerah untuk memenangkan capres dan cawapres tertentu.

"Padahal di peraturan perundang-undangan mewajibkan ASN dan aparat negara lainnya untuk bersikap netral saat Pemilu. Untuk itu kami mendesak ASN dan aparat negara lain termasuk kepala Desa dan Lurah untuk tidak terlibat politik praktis," kata Samsang.

OMS juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Sejauh ini, kata Samsang, belum terlihat sikap tegas penyelenggara pemilu merespons temuan dan pengaduan soal netralitas ASN di pemilu.

"Makanya kami juga mendesak KPU dan Bawaslu mulai daru tingkat Provinsi sampai tingkat daerah untuk optimal menggunakan kewenangan, untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 ini," kata Samsang.