Ombudsman: Penegakan Aturan PSBB Makassar Jangan Tebang Pilih

Ombudsman kata Subhan, belakangan banyak menampung masukan masyarakat terkait sejumlah pelaku usaha yang dianggap melanggar aturan PSBB. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Makassar, Nomor 22 Tahun 2020.

Khususnya Pasal 12 Ayat 3, yang menyatakan siapa pun pelaku usaha yang melanggar di luar ketentuan diberikan teguran hingga sanksi tegas. Menurut Subhan, melihat fakta-fakta di lapangan, seiring dengan tindakan yang dilakukan Satpol PP, masih banyak pelaku usaha yang membandel.

"Bisa saja dia (pelaku usaha besar) diabaikan Wali Kota, tapi di atasnya dia main. Itu anggapan masyarakat. Ini kan juga tidak boleh. Pengusaha besar itu dianggap mempermainkan hukum, dianggap bisa membeli hukum, memandang enteng aturan," ungkap Subhan.

Di sisi lain, Ombudsman mengapresiasi langkah Satpol PP Kota Makassar yang menindak tegas seluruh pelaku usaha yang tetap membuka tempat usaha du tengah penerapan PSBB. Salah satu usaha yang telah berulang kali mendapatkan teguran dan penindakan adalah Toko Agung. Unit usaha di Jalan Ratulangi, Makassar, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penjualan kebutuhan pokok selama masa PSBB.

Senin (4/5) kemarin, Satpol PP kembali menindak pengelola karena tidak mengindahkan aturan. Kepala Satpol PP Makassar Iman Hud murka di hadapan pengelola dan meminta untuk segera menutup paksa toko.

"Langkah itu sebenarnya sudah betul sekali. Sebaiknya tidak perlu juga marah. Langsung saja bawa ke pengadilan saja. Tapi itu manusiawi, karena sudah berulang-ulang (melanggar)," tegas Subhan.

Kepala Satpol PP Makassar Iman Hud mengatakan, sudah banyak menindak pelaku usaha yang melanggar sepanjang penerapan PSBB. Selain disemprot air, mereka yang kedapatan melanggar di sita properti usahanya.

Namun menurut Iman, dari sekian banyak usaha, hanya Toko Agung yang diklaim paling meremehkan aturan. "Ini sudah beberapa kali dia buka dan melayani pembeli, sudah beberapa kali ditegur dan kedapatan, ini tadi saya yang dapat apakah ini tidak cukup menunjukkan pembangkangannya kepada pemerintah kota?," tegas Iman sebelumnya.

Iman mengaku cukup dilema dengan usaha-usaha warga lainnya. Khususnya pedagang yang meraup untung kecil namun telah menutup lebih awal usahanya karena aturan PSBB. Berbeda dengan Toko Agung, yang dianggap menodai aturan pemerintah karena bandel.

Iman meminta, agar dinas perdagangan dan perizinan mencabut izin resmi beroperasinya toko alat tulis dan kebutuhan pribadi lainnya itu. "Saya meminta kepada instansi terkait mengajukan ke wali kota untuk Toko Agung dicabut izinnya. Ini sudah melukai rasa keadilan masyarakat, melukai rasa keadilan pemilik toko yang sudah tutup," pungkas Iman.