Ogah Serentak, DPRD Makassar Ngebet Pelantikan Danny-Fatma Dipercepat

Rudianto Lallo menambahkan, dengan selesainya proses penyerahan berkas ini maka pihaknya mendesak Gubernur secepatnya memproses ke Kemendagri. 

"Kalau dikirim ke Kemendagri kita tinggal tunggu SK-nya dari Mendagri untuk pengangkatan Pak Danny sebagai wali kota dan ibu Fatmawati Rusdi sebagai wakil wali kota Makassar untuk selanjutnya diperintahkan ke gubernur untuk melantik pasangan ini," kata Rudi.

Rudi mendesak pelantikan Danny-Fatma dipercepat karena kepemimpinan di pemerintahan Kota Makassar sudah lama diisi oleh Penjabat, sebagai akibat dari kekosongan wali kota defenitif hasil pilkada. 

"Nah sekarang karena ada wali kota yang dipilih oleh rakyat tentu kita di DPRD berharap agar ini segera diproses supaya dilantik tanpa menunggu pelantikan serentak tanggal 17 Februari," katanya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulsel, Hasan Basri Ambarala, mengatakan akan segera meneruskan berkas tersebut kepada Gubernur. Setelah diteken, berkas itu akan dikirim ke Mendagri untuk penerbitan surat keputusan pelantikan.

"Sesegera mungkin, tapi bukan hari ini karena harus diagendakan dulu. Tapi yang jelas secepat mungkin," kata Hasan.

Sejauh ini, kata dia, baru tiga daerah yang menyerahkan berkasnya, yaitu Makassar, Gowa dan Soppeng. Hasan mengatakan, penyerahan berkas tidak harus menunggu daerah lain karena sekarang berkas sudah bisa dikirim melalui sistem sedangkan berkas fisik bisa menyusul.

"Setelah ditandatangani Pak Gubernur kita kirim. Jadi itu tergantung Pak Gubernur," kata Hasan.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menampik soal kekosongan kepala daerah di Kota Makassar. Dia menegaskan bahwa jabatan kepala daerah tidak kosong karena saat ini masih diisi oleh Penjabat Wali Kota yang tugasnya sama dengan wali kota defintif.

"Masa kosong, yang dilantik itu pakai lambang Garuda. Tidak ada bedanya dengan Pj. Cuma yang membedakan satu dipilih rakyat satu ditetapkan Menteri Dalam Negeri," kata Nurdin.

Soal desakan DPRD Makassar yang menginginkan supaya pelantikan wali kota terpilih dilakukan lebih cepat, Nurdin mengaku tidak memiliki kewenangan soal itu. Semua tetap harus diserahkan kepada Mendagri.

"Kembalikan ke aturan, tidak ada kewenangan gubernur lompat cepat. Kita diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada kewenangan gubernur mempercepat ataupun memperlambat," kata Nurdin.