MUI Sulsel Terbtikan Maklumat Haram Membuat-Menggunakan Busur Panah

Muammar menjelaskan, MUI Sulsel mengeluarkan maklumat haram busur panah dengan merujuk pada Hadis Riwayat (HR) Bukhari dan Muslim "Barang siapa yang ancam saudaranya dengan senjata tajam, maka bukan golongan kami,".

"Kita melihat juga fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan aksi teror oleh orang yang menggunakan busur panah di daerah Sulsel khusus di Makassar," ungkapnya.

Teror busur panah menurutnya, tidak hanya terjadi di ibu kota Sulsel, tapi juga di wilayah sekitar seperti Gowa dan Maros. "Dan ini (teror) bukan saja terjadi di jalan raya tapi juga warkop dan fasilitas publik lainnya. Pelakunya ini tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga," lanjutnya.

Aksi teror busur panah tersebut menimbulkan keresahan, ketakutan dan kepanikan masyarakat, kata Muammar. Bahkan sudah ada beberapa orang atau pengguna jalan yang menjadi korbannya.

Untuk itu kata Muammar, MUI Sulsel merekomemdasikan ke Pemerintah Sulsel dan membuat rekomemdasi khusus soal fenomena teror busur ke masyarakat.

"Kita merekomemdasikan ke pemerintah provinsi Sulsel dan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan tindak tegas orang yang memproduksi dan juga membawa busur panah," jelas Muammar.

Selain itu, MUI Sulsel juga terbitkan maklumat tentang peredaran narkotika, minuman keras (miras), dan tempat hiburan malam.

Dalam maklumat ini, MUI Sulsel meminta ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menghentikan penjualan, peredaran miras dan perketat izin tempat hiburan malam, serta melarang peredaran narkotika.

Ketua MUI Sulsel, Prof KH Najamuddin mengungkapkan, maklumat tersebut untuk kemaslahatan umat dalam kehidupannya di dunia dengan perintah lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

"Lima kemaslahatan tersebut adalah hak asasi bagi setiap manusia, harmoni dalam beragama, implementasi menjaga agama, hidup sehat, sejahtera dan terhormat," ujar Prof Najamuddin saat konferensi pers.

Menurutnya, mengabaikan salah satu di antaranya, dapat menyebabkan rusaknya stabilitas kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

"Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sangat diperlukan. Dalam waktu dekat, saya akan serahkan langsung ke pak Gubernur tinggal tunggu waktu beliau kapan bisa," tambahnya.