MUI Sulsel Haramkan Memberi Duit ke Pengemis dan Anjal

Bakri menjelaskan, fatwa yang diterbitkan MUI merupakan hasil kajian dari fenomena banyaknya anjal dan pengemis, khususnya di Kota Makassar. Hasil penelusuran MUI, anjal dan pengemis ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

"Banyak masyarakat, pengguna lalu lintas ini diresahkan oleh ulah seperti ini. Dan ternyata ada memang pihak yang mengeksploitasi, pagi hari tebar kemudian di sore hari dijemput lagi. Ada angkutan-angkutan tertentu (digunakan)," kata Imam Masjid Al Markaz Al Islami ini.

Mereka yang paling banyak menjadi sasaran ekploitasi, kata Bakri, adalah anak kecil, perempuan, dan orang cacat. "Boleh jadi bayi yang digotong (di jalan) itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Ini anak kecil yang dieksplotiasi lalu kemudian dijadikan sarana untuk mendapatkan hal-hal material," ucapnya.

Bakri mengatakan, Pemerintah Kota Makassar sebenarnya punya Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2008 yang melarang memberikan duit ke anak jalanan dan pengemis karena sangat menganggu ketertiban umum. Namun aturan itu dianggap tidak berefek, sehingga semestinya dipertegas dengan sanksi.

MUI pun memandang bahwa upaya menuntaskan persoalan tersebut mesti dibarengi dengan pendekatan keagamaan. "Kami juga melihat bahwa tidak cukup kalau hanya pemberi yang disanksi, yang paling utama adalah bagaimana di belakangnya itu yang mengeksploitasi diproses hukum," kata Bakri.

Bakri menegaskan fatwa MUI tidak hanya diperuntukan kepada pemerintah, tapi juga direkomendasikan ke aparat penegak hukum. Yaki untuk menyelidiki pelaku yang memanfaatkan anjal dan pengemis ini.

"Supaya bisa diproses hukum dan dibina agar tidak lagi berbuat seperti itu," ujar Bakri.

Lebih lanjut, kata Bakri, diterbitkannya fatwa ini juga telah melalui kajian, pertimbangan dan pendapat para ulama terdahulu. Khsususnya tentang kemudaratan dan larangan untuk memanfaatkan kaum terlantar dalam Islam. Bakri bilang, perbuatan membantu sesama tidak dilarang dalam agama.

"Tapi harus dilihat juga apakah dengan memberi lantas pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya memelihara dan merawat orang-orang ini. Jangan sampai dengan kita memberikan, kita membantu pihak yang mengeksploitasi mereka ini. Itu yang tidak boleh," katanya.

Bakri menambahkan, fatwa ini juga mewajibkan agar pemerintah merawat dan melindungi semua fakir miskin dan anak terlantar. Ke depan MUI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyosialisasikan fatwa yang sudah diterbitkan.