Relawan Prabowo-Gibran Aksi Damai di Depan Kantor DPRD-Gubernur Sulut

Saat berdemo di Kantor DPRD Sulut, massa aksi mengeluhkan sulitnya memperoleh lahan untuk mendirikan KDMP. Aspirasi tersebut ditanggapi oleh anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, yang menghadapi massa aksi bersama anggota DPRD Sulut lainnya, Louis Schramm.

Menurutnya, KDMP bisa menggunakan lahan pemerintah. "Opsi ini bisa saja, dan akan dibahas di rapat," tuturnya.

Selain lahan milik pemerintah, KDMP juga bisa memanfaatkan koperasi desa, BUMDes, atau lahan tidur. Amir mengaku pihaknya siap memberikn rekomendasi ke pemerintah terkait hal ini.

Di Kantor Gubernur Sulut, massa aksi ditemui oleh Yulius dan Victor. Mapalus Pragib mengapresiasi Pemprov Sulut yang memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga memperoleh 63 titik.

Yulius menyebut bahwa WPR masih menunggu pengesahan. Hal itu dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi aktivitas maupun lahan yang bermasalah.

"Supaya ke depan tidak ada yang melanggar dan semuanya memiliki hak serta kewajiban yang jelas," kata Yulius.

Saat menerima massa aksi, Yulius menyatakan seluruh aspirasi diterima apalagi yang berkaitan dengan dukungan program. "Kalau perlu sekarang saya yang demo bersama kalian," kelakar Yulius yang disambut tawa massa.

Ia pun meminta masyarakat mengawal bersama pelaksanaan PSN hingga ke desa-desa. Berikut sejumlah tuntutan massa aksi tadi:

• Kawal mandat rakyat dan stabilitas nasional.

• Mendukung program strategis dan kesejahteraan.

• Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kamtibmas.

• Mendukung pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.