Makassar Raih UHC Award 2026, Kepesertaan JKN Tembus 98 Persen
Makassar, IDN Times – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Capaian ini diraih di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah (MULIA).
Universal Health Coverage (UHC) Award merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam memperluas dan menjaga keberlanjutan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh penduduknya. Penilaian UHC Award mencakup tingkat kepesertaan JKN, keaktifan peserta, komitmen anggaran daerah, serta sinergi lintas sektor dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.
1. Makassar raih UHC Prioritas kategori Pratama
Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem UHC Prioritas kategori Pratama, berdasarkan penilaian atas tingginya tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat Ali Ghufron Mukti, kepada Wali Kota Makassar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Muhammad Hatim Salam.
2. Kepesertaan JKN capai 98 persen, keaktifan di atas 80 persen
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama. Salah satunya adalah jumlah kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta JKN yang berada di atas 80 persen.
“Penghargaan atas program ini, sejalan dengan visi kepemimpinan bapak Wali Kota dna Ibu Wakil Wali Kota, dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat lewat JKN,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026.
“Tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur Nursaidah.
3. Target naik ke UHC Utama, perkuat kolaborasi lintas instansi
Program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang bertujuan memastikan seluruh penduduk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Melalui program ini, warga Kota Makassar dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga layanan rujukan di rumah sakit dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.
Ke depan, Pemkot Makassar menargetkan peningkatan capaian ke kategori UHC Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen. “Harapan kami ke depan, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat,” harapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci dalam menjaga validitas data dan keaktifan kepesertaan JKN.
“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target yang diharapkan dapat kita capai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” dia menambahkan.
