LBH Minta Polda Sulsel Keluarkan Tahanan yang Dipaksa Oral Seks Polisi

Azis Dumpa mengatakan, pihaknya sudah menerima pengajuan pendampingan hukum untuk korban. Menurut Azis, permintaan pendampingan hukum itu adalah salah satu hak korban.

"Korban berhak atas pendampingan hukum dan pemulihan, untuk pemulihannya ini kan jelas dalam undang-undang tindak kekerasan seksual bahwa korban mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan," katanya.

Aziz mengatakan, seharusnya korban sudah ditangani penyidik Ditreskrimum Polda unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Karena hal itu jelas diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Karena pada dasarnya perempuan di dalam ruang tahanan berkali-kali lipat lebih rentan posisinya dibanding laki-laki, karena dia kan dari kelompok rentan, rentan dalam menjadi objek kekerasan seksual," Azis melanjutkan.

LBH juga mengingatkan penyidik kepolisian agar yang melakukan piket penjagaan atau pendampingan kepada tahanan perempuan harus memiliki perspektif gender yang baik. Kebutuhan perempuan harus dipahami dan tidak boleh sembarangan diakses.

"Jadi kita dorong juga agar polisi yang jaga tahanan perempuan itu punya perspektif gender yang baik, memahami kebutuhan dari perempuan dan tidak muda mengakses sel atau ruangan tersebut ketika dalam sebuah proses penyelidikan kan," kata Azis Dumpa.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan pihaknya menyelidiki soal kekerasan seksual yang dialami tahana perempuan. Penyidik Propam Polda telah memeriksa 10 saksi dalam kasus tersebut.

"Sepuluh saksi yang diperiksa, baik itu saksi yang melihat dan mendengar di lokasi," kata Kombes Komang Suartana kepada wartawan, Kamis siang (17/8). "Saksi-saksi itu juga termasuk anggota kami yang sementara melaksanakan tugas piket di ruangan tahanan itu," dia melanjutkan.