KPU Makassar Soal Protes Calon PPK Nilai Tertinggi Tapi Gagal Terpilih

29 Feb 2020, 18:41 WIB

Ketua KPU Makassar Farid Wajdi dan Komisoner Endang Sari. IDN Times/Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara perihal pernyataan protes salah seorang calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diumbar di media sosial. Oknum berinisial HH, memprotes KPU karena namanya dinyatakan tidak lolos dalam 75 anggota PPK yang baru-baru ini dilantik.

Orang itu, pada Jumat (28/2), menulis bahwa dirinya memperoleh nilai 91, tertinggi dari seluruh peserta seleksi se-Kecamatan Mariso. Poin itu dia dapatkan pada tes sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan KPU dalam proses seleksi.

"Kami klarifikasi informasi yang beredar di masyarakat, hasil CAT bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk kemudian menentukan terpilihnya seorang PPK," kata Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Makassar Endang Sari usai pelantikan PPK, Sabtu (29/2).

1. CAT hanya ukuran untuk mengetahui teknis kepemiluan dan pemahaman calon PPK

Jadwal verifikasi dokumen bakal Paslon perseorangan di Hotel Claro Makassar, Rabu (19/2). KPU Makassar

Dalam unggahan tersebut HH menyatakan keraguan terhadap integritas dan akuntabilitas KPU Makassar sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tidak hanya mengunggah foto terkait hasil CAT, HH bahkan menampilkan tangkapan layar kiriman email yang dialamatkan ke KPU Makassar.

Dia mempertanyakan, alasan sehingga namanya hanya masuk dalam 10 besar di Kecamatan Mariso, berdasarkan hasil tes wawancara. Namun saat tes CAT, HH menempati urutan pertama di kecamatannya. Endang menyebut, CAT hanya salah satu bentuk tahapan tes dari berbagai macam tes yang dilakukan KPU Makassar.

CAT, dijelaskan Endang, merupakan alat untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman mendasar calon PPK terkait kepemiluan yang bakal diselenggarakan. Khususnya hal-hal teknis terkait aturan penyelenggaraan pemilu. "Selesai di situ. Kalau memang ada hasil yang tinggi, tentu kami akan mengkonfirmasi pada saat wawancara," jelas Endang.

2. Hasil CAT oknum yang memprotes tidak berbanding lurus dengan hasil penilaian dalam tes wawancara

KPU Makassar

Tes yang harus dilalui para calon anggota PPK dilakukan secara bertahap. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi CAT, hingga terakhir adalah tes wawancara. Dalam tes wawancara itu, lanjut Endang, petugas menemukan hasil yang berbanding terbalik dengan hasil CAT, sebagaimana yang diprotes HH.

"Oknum yang kemudian menyampaikan protes terkait nilai tertinggi, ketika kami wawancara, kami temukan bahwa hasil CAT-nya tidak berbanding lurus dengan pernyataan pada saat kami konfirmasi ulang pendalaman terkait undang-undang nomor berapa, tidak mampu (dia) disebutkan," terang Endang.

Begitu pun, lanjut Endang, ketika yang bersangkutan ditanya terkait pasal-pasal yang sangat krusial yang menjadi materi dalam CAT, sama sekali tidak diketahui oleh yang bersangkutan. "Bagi kami itu sudah menjadi catatan yang cukup bahwa itu sudah tidak berbanding lurus," ungkap Endang.

Selain terkait hukum kepemiluan dan teknis kepemiluan, pada saat wawancara, yang bersangkutan juga dinilai dan dipertimbangkan sikap, integritas hingga independensinya dalam konteks pelaksanaan pemilu nanti. "Itu menjadi poin yang sangat kami pertimbangkan," ucap Endang.

3. Jika terdapat masalah bagi PPK di tiap kecamatan, nama-nama yang masuk dalam lima besar selanjutnya yang akan menggantikan

Ilustrasi - pelantikan anggota PPK Makassar jelang Pilkada 2020. IDN Times/Sahrul Ramadan

Lebih lanjut dijelaskan Endang, calon yang namanya masuk dalam lima besar di tiap kecamatan, bisa menjadi anggota PPK apabila, anggota PPK yang telah dilantik bermasalah dalam melaksanakan tugas pada penyelenggaraan pemilu.

Pemilihannya, akan dilakukan sesuai dengan nomor urut dalam lima besar calon dalam daftar tiap kecamatan. "Misalnya satu orang gugur, kita ambil yang di urutan keenam untuk menggantikan. Dua orang gugur kita ambil di nomor enam dan tujuh. Jadi begitu seterusnya secara berurutan," imbuh Endang.