KPK Tegaskan Tak Ada Kompromi bagi Pejabat Korup di Sulsel
- KPK memperkuat langkah pencegahan korupsi di Sulsel
- Komitmen KPK lakukan pencegahan dini tindakan koruptif
- Tidak ada toleransi bagi pejabat yang melakukan korupsi
Makassar, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat langkah pencegahan praktik korupsi di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/10/2025).
1. Membahas pencegahan praktik korupsi di Sulsel
Johanis mengatakan pertemuan ini membahas upaya bersama agar praktik korupsi tidak terjadi di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Yang dibahas tentunya tidak terlepas dari bagaimana upaya kita supaya korupsi tidak terjadi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan,” ujar Johanis.
2. Komitmen KPK lakukan pencegahan dini tindakan koruptif
Ia menjelaskan, KPK berkomitmen melakukan langkah pencegahan sedini mungkin. Hal itu sesuai dengan mandat undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami lebih dini melakukan pencegahan, karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan,” jelasnya.
3. Tak tak toleransi bagi pejabat yang korupsi
Namun, Johanis menegaskan, jika pencegahan tidak diindahkan dan masih ada pejabat yang melakukan tindakan koruptif, KPK tidak akan memberi toleransi.
“Kami tentunya tidak ada kompromi lagi. Kalau masih ada yang melakukan perbuatan terkait kerugian keuangan negara, menerima suap, gratifikasi, atau pemerasan, kami pasti langsung melakukan tindakan hukum,” tegasnya.
Johanis menambahkan, setiap pelanggaran akan diproses sesuai hukum, mulai dari penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.
“Kami berharap Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang inkrah agar pelaku bisa menjalani hukuman penjara dan mengganti kerugian keuangan negara,” pungkasnya.
4. Kepala daerah se-Sulsel yang hadiri rakor KPK
Pantauan di lokasi, rapat ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wali Kota Palopo Naili, Bupati Maros Chaidir Syam, Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Bupati Takalar Firdaus Dg Manye, Bupati Pangkep Yusran Lalogau.
Kemudian Bupati Kepulauan Selayar Muhammad Natsir Ali, Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Bupati Sinjai Ratnawati Arif, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Bupati Jeneponto Paris Yasir.
Ada juga Bupati Barru Andi Ina Kartikasari, Bupati Gowa Husniah Talenrang, dan Bupati Bone Andi Asman, serta Wakil Bupati Bulukumba Edy Manaf yang diwakili Sekretaris Daerah.
Serta Bupati Soppeng Suwardi Haseng, Bupati Wajo Andi Rosman, Bupati Bantaeng Fathul Fauzi Nurdin, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, dan Bupati Tana Toraja Zadrag Tombe.
