Makassar, IDN Times - Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar tuntutan buruh dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Komponen KHL yang dibahas meliputi kebutuhan pokok sandang, pangan, dan perumahan.
"Kalau kita bicara di KHL, sekarang sudah di 60 komponen, terutama sandang pangannya. Termasuk perumahannya," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Abdul Muis, kepada IDN Times, Selasa (16/12/2025).
Kenaikan UMP diharapkan mampu menyesuaikan daya beli pekerja di Sulawesi Selatan. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.
"Karena kita juga meminta kenaikan ini, tujuannya supaya memacu pertumbuhan ekonomi nanti 2026, daya beli masyarakat. Jadi targetnya kita tujuannya ke sini. Kita usulkan minimal 10 persen," kata Muis.
KSPSI mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan potensi gejolak dari buruh jika UMP yang ditetapkan tidak sesuai dengan KHL. Mereka menekankan bahwa ketidaksesuaian ini bisa memicu aksi protes maupun demonstrasi dari pekerja.
"Tapi saya ingatkan kepada pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, jangan harap tidak ada gejolak atau aksi demo kalau nanti itu merugikan pekerja buruh," kata Muis.
Jika UMP nantinya tidak sesuai dengan KHL, maka potensi gejolak dari buruh sangat mungkin terjadi, termasuk protes dan aksi demo. KSPSI Sulsel menegaskan pihaknya akan menunggu instruksi dari DPP untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Kalau DPP bilang harus disikapi dalam demokrasi demo, protes ke masing-masing, gubernur, wali kota dan bupati, kita laksanakan itu. Tapi ini kan kita banyak serikatnya, banyak bendera konfederasi. Tentunya akan menyikapi persoalan itu," kata Muis.