Kerugian Negara Rp52,4 Miliar, Kejati Sulsel Yakin Praperadilan Bahtiar Ditolak

Syarifuddin mengungkapkan, total anggaran pengadaan bibit nanas pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulsel tahun anggaran 2024 mencapai Rp60 miliar.

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp52,4 miliar. Angka itu setara dengan sekitar 87 persen dari total anggaran pengadaan.

Menurut Syarifuddin, besarnya nilai kerugian negara tersebut menjadi perhatian serius dalam pengusutan perkara. Dia menilai kasus dengan nilai kerugian sebesar itu perlu ditelusuri hingga ke pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Ini kalau sampai tidak kita kenakan sampai puncaknya, tidak mungkin level bawah yang bermain kalau sudah 80 persen begini. Jadi, selain itu kita harus pahami korupsi model luar biasa besarnya ini tidak mungkin level bawah yang bermain. Pasti akan sampai ke atas," tegasnya.

Dia menambahkan, lima tersangka lainnya dalam perkara tersebut saat ini telah menjalani proses persidangan dan memasuki tahap pembuktian.

Sementara itu, berkas perkara Bahtiar disebut telah lengkap dan Kejati Sulsel tinggal menunggu putusan praperadilan sebelum melanjutkan proses pelimpahan ke pengadilan.

Syarifuddin juga menyoroti putusan praperadilan pertama Bahtiar pada Juni 2026. Saat itu, hakim mengabulkan permohonan Bahtiar sehingga penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan tidak sah.

Padahal, menurut Syarifuddin, lima tersangka lain dalam perkara yang sama sebelumnya mengajukan praperadilan dengan materi gugatan serupa, tetapi permohonannya ditolak hakim.

Dia mempertanyakan perbedaan putusan tersebut. Terlebih, Kejati Sulsel mengaku telah menyampaikan adanya kesimpulan awal mengenai kerugian negara berdasarkan ekspose bersama BPKP.

"Yang lima tersangka dengan praperadilan yang sama ditolak oleh majelis dan tetap dilakukan persidangan untuk membuktikan materi pokok dakwaan kami. Sedangkan satu tersangka, eks Pj Gubernur Sulsel, diterima permohonan praperadilannya dengan alasan laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP belum ada," ujarnya.

Kini, kata dia, hasil perhitungan resmi kerugian negara sebesar Rp52,4 miliar telah diterima Kejati Sulsel. Pihaknya pun menunggu proses persidangan praperadilan kedua yang diajukan Bahtiar.

Syarifuddin menyebut putusan hakim dijadwalkan keluar dalam tujuh hari ke depan. Jika permohonan tersebut kembali ditolak, Kejati Sulsel akan segera melimpahkan perkara Bahtiar ke pengadilan untuk disidangkan.

Lebih lanjut, Syarifuddin meminta dukungan masyarakat, khususnya aktivis antikorupsi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengawal jalannya proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut.

Dia berharap pengawasan publik dapat memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan secara independen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sudah minta dukungan dari aktivis antikorupsi maupun LSM supaya tetap mengawal persidangan ini karena kami tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya," katanya.

Diketahui, praperadilan kedua ini diajukan Bahtiar setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Sulsel pada awal September 2026.

Sebelumnya, mantan Pj Gubernur Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar) itu sempat memenangkan gugatan praperadilan pada Juni 2026. Putusan tersebut membuat penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas dinyatakan tidak sah.

Namun, penyidik Kejati Sulsel kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Tidak menerima keputusan tersebut, Bahtiar kembali mengajukan gugatan praperadilan pada 13 Oktober 2026 untuk menguji keabsahan penetapan tersangka keduanya.