Kemenag Puji Peningkatan Layanan Haji Embarkasi Makassar
Makassar, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara tasyakuran dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H / 2025 M. Acara berlangsung di Hotel Sampulungan, Galesong, Kabupaten Takalar, Senin (21/7/2025).
Tasyakuran ini merupakan bentuk rasa syukur atas selesainya seluruh rangkaian operasional haji embarkasi Makassar tahun 2025 yang dinilai berjalan lancar. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi terhadap aspek-aspek teknis yang masih perlu pembenahan ke depan.
1. Operasional haji dinilai lancar dan ramah lansia
Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid, menyampaikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji embarkasi Makassar tahun ini berjalan baik, mulai dari pemberangkatan hingga kepulangan jemaah.
“Ini berkat kerja sama yang baik antar semua unit terkait dalam penyelenggaraan operasional ibadah haji embarkasi Makassar," ucapnya.
Ali Yafid juga menyoroti keberhasilan penerapan sistem one stop service yang memberi prioritas layanan kepada jemaah lanjut usia, sejalan dengan tagline haji tahun ini: haji ramah lansia.
“Insyaallah bila penyelenggara haji masih di Kementerian Agama tahun depan, embarkasi Makassar siap memberikan yang terbaik,” dia menambahkan.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, antara lain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief, Sesdirjen HM. Arfi Hatim, Tenaga Ahli Menteri Agama H. Bunyamin, para kepala kantor Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel, serta petugas kloter dan pimpinan UPT Asrama Haji Makassar.
2. Dirjen PHU: Layanan Embarkasi Makassar meningkat
Dalam sambutannya, Dirjen PHU Kemenag RI, Prof. Hilman Latief, menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan kualitas layanan haji di Embarkasi Makassar tahun ini.
"Alhamdulillah banyak peningkatan yang dialami untuk Embarkasi Makassar, baik untuk layanan di Asrama Embarkasi maupun untuk penerbangan," kata Hilman.
Ia menyebut bahwa jika tahun sebelumnya masih ditemukan kendala pada aspek transportasi, terutama penerbangan, maka pada tahun ini tidak ada masalah berarti.
3. Masa Depan PPIH menunggu regulasi BPH
Terkait pelaksanaan haji tahun 2026, Prof. Hilman menyinggung soal kepastian lembaga yang akan bertanggung jawab atas pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Menurutnya, hal tersebut masih menunggu keputusan pemerintah dan pembahasan Undang-Undang Badan Pelaksana Haji (BPH) RI yang tengah digodok DPR.
“Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menggodok Undang-Undang BPH RI,” ungkapnya.
“PPIH 2026, seharusnya sudah mulai Agustus 2025. Hal itu, dikarenakan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji 2026 cukup banyak. Cuma masalahnya yang harus kita tuntaskan adalah mulai Agustus besok, tetap persiapan harus dilakukan sejak dini. Nah ini persoalannya," jelas dia.
Hilman menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan haji, terlepas dari siapa lembaga pelaksananya.
"Pelaksanaan haji itu tidak bisa sendirian, ada Kementerian Luar Negeri, ada Imigrasi, ada KKP, Kementerian Kesehatan, kementerian-kementerian yang lain. Pelaksanaan ibadah haji karena adanya kolaborasi dengan seluruh pihak. Semuanya harus merupakan kolaborasi, sinergi agar prosesnya sukses. Itu bisa kita capai kalau kolaborasinya bisa berjalan lancar," katanya.
