Makassar, IDN Times - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta para para petinggi Kepolisian di daerah tidak ikut-ikutan dalam perkara yang menjadi wewenang pemerintahan lokal.
Hal ini dikatakan Idham dalam Rakornas Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Indonesia Maju di Bogor, pada Rabu (13/11). Ia menegaskan bahwa tugas polisi sesungguhnya yakni mengamankan rencana pembangunan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukannya malah membuat masalah.
"Saya minta para Kapolres tidak merupakan bagian dari permasalahan yang ada di daerah, karena juga sudah rahasia umum kalau banyak juga Kapolres minta proyek. Nah, ini bagian masalah dia," tutur Idham Azis seperti dikutip dari laman kantor berita Antara.
Lebih jauh, Kapolri meminta kepada kepala daerah agar tanpa ragu langsung melaporkan tindakan jajaran kepolisian yang diduga 'minta proyek' kepada dirinya. "Kalau begitu, para gubernur, wali kota, bupati silakan hubungi saya. Nanti saya carikan pemain cadangan," lanjutnya.
Menurut Idham Azis, Polri pada prinsipnya bertugas memberi pengawalan maksimal dalam rangka menyukseskan seluruh kegiatan yang telah dicanangkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Termasuk di antaranya rencana pembangunan di tingkat daerah.
"Bapak gubernur, bupati, wali kota, saya ingin memberikan gambaran di sini, kami Polri bisa menjadi rekan bapak-bapak untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah, konsultan yang solutif," pungkasnya.
Berbicara dalam sesi pembukaan di forum yang sama, Jokowi meminta seluruh elemen keamanan untuk mengantisipasi segala persoalan yang terjadi di daerah agar tak menghambat laju ekonomi.
"Saya titip ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri, (agar) melihat sekecil apapun peristiwa. Jangan menggampangkan karena kita (dunia) penuh dengan discontent dan ketidakpuasan. Hati-hati," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.