Hutan Lindung Latimojong Tana Toraja Sah Jadi Kawasan Hutan

07 Feb 2022, 09:44 WIB

Lokasi Hutan Lindung Latimojong di Kabupaten Tana Toraja. (Dok. KLHK)

Makassar, IDN Times - Majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan Hutan Lindung Latimojong di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan itu tepatnya berlokasi di Dusun Buntu Toraja, Desa Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini merupakan buntut kasus pembalakan liar yang diungkap KLHK pada tahun 2019. Saat itu, seorang di antara pembalak liar, Lai Sakke, mengklaim sebagai pemilik lahan.

"Setelah melalui proses panjang, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung, 4 Februari 2022, mengabulkan kasasi KLHK dan memutuskan Lai Sakke tidak memiliki hak yang sah atas Hutan Lindung Latimojong," kata Dodi Kurniawan, Kepala Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi, lewat siaran pers yang diterima, Senin (7/2/2022).

1. Berawal dari pembalakan liar

Ilustrasi pembalakan hutan lindung. ANTARA FOTO/Rahmad

Dodi mengatakan, perkara ini dimulai pada 28 Mei 2019, saat tim SPORC Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, didukung Kepolisian Resort Tana Toraja, menemukan dan menangkap pembalak liar di kawasan Hutan Lintung Latimojon.

Para pembalak liar tidak menerima dan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Makale sebanyak tiga kali. Dua tuntutan praperadilan dicabut dan satu perkara telah diperiksa dan diputuskan hakim kalau permohonan itu tidak dapat diterima.

Lai Sakke, orang tua salah satu pembalak liar, kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makale melawan KLHK. Dalam gugatan itu, Lai Sakke mengklaim kawasan Hutan lindung Latimojong sebagai warisan dari keturunan almarhum Ne Basan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengabulkan seluruh gugatan itu.

2. Kasus sengketa lahan hutan dibawa sampai ke Mahkamah Agung

Gedung Mahkamah Agung (Instagram/@humasmahkamahagung)

KLHK tidak menerima putusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Tanggal 6 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale.

Untuk menyelematkan kawasan hutan negara, KLHK tidak menerima putusan Majelis Hakim PT Makasar dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung akhirnya memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar.

3. Putusan MA menguatkan legalitas hutan lindung

(Ilustrasi majelis hakim) IDN Times/Sukma Shakti

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya dengan tegas menyatakan bahwa Lai Sakke tidak memiliki alas hak yang sah sebagai bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang merupakan kawasan Hutan Lindung Latimojong yang sah dan dengan tegas menyatakan menolaknya.

“Ditolaknya klaim lahan itu menunjukkan gugatan KLHK sudah tepat. Ini menunjukkan keseriusan KLHK dalam menindak klaim lahan di kawasan hutan,” kata Dodi Kurniawan.

Dodi mengapresiasi putusan MA yang menguatkan legalitas Hutan Lindung Latimojong. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berusaha menguasai dan merusak kawasan lindung dengan berbagai alasan.

“Menyikapi hasil putusan kasasi, penyidik gakkum segera menyeret/melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka A sesuai dengan aturan yang berlaku”, kata Dodi.