Honorer Dihapus Tahun Ini, Komisi II DPR RI: Harus Diangkat Jadi PPPK

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga belum terbit. Padahal, PP itulah yang nantinya akan membahas lebih rinci mengenai penghapusan honorer 2024. Seharusnya, PP turunan UU ASN tersebut sudah rampung pada April 2024 lalu.

"Ini akan kami bawa ke rapat tanggal 13 bulan ini dan kami sudah bersurat kepada Kemenpan dan BKN. Kenapa sampai sekarang tidak terbit. Tentukan nanti punya sanksi. Kalau itu tidak tertib, tentu segala keputusan bakal dihukum," kata Junimart.

Junimart menegaskan PP tersebut belum diterbitkan bukan karena menunggu anggota DPR RI terpilih dilantik terlebih dahulu. PP turunan UU ASN telah lama dibahas hanya tak kunjung diterbitkan hingga sekarang.

"Tidak bisa (menunggu) karena kesepakatan kemarin bulan 4 April sesungguhnya harus sudah dibuat PP-nya. Sebelum diketok, harus sudah. Ini kembali kepada Komisi II," kata Junimart.

Tenaga honorer yang telah terdaftar di BKN nantinya akan mengikuti tes. Tes itu, kata Junimart, bukan untuk menentukan honorer itu lulus atau tidak melainkan hanya untuk memverifikasi dan memvalidasi saja supaya orangnya benar-benar cepat bisa terserap, dan terdata.

"Kenapa demikian? Karena banyak tenaga honorer yang siluman, yang saya bilang selama ini. Tidak pernah tenaga honorer, berdasar KKN, tenaga honorer nama keluar, yang tidak pernah honorer, nama masuk. Itu namanya tenaga honorer siluman," kata Junimart.

Dia memahami adanya kekhawatiran para tenaga honorer ini tak bisa diangkat menjadi PPPK. Karena itu, Komisi II meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa dan mengaudit semuanya.