HARGANAS 2026: Sulsel Bidik 751 Ribu Akseptor KB Baru

09 Jun 2026, 12:01 WIB

Irwan Idris

News

Channel

Add as Preferred source

HARGANAS 2026: Sulsel Bidik 751 Ribu Akseptor KB Baru

Kick Off Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Maros, Senin (8/6/2026). Dok. BKKBN Sulsel

Intinya Sih

Kick Off Pelayanan KB Serentak HARGANAS 2026 dimulai di Maros, menargetkan lebih dari 751 ribu peserta baru secara nasional dengan fokus khusus di Sulawesi Selatan.
Menteri Wihaji menegaskan program KB bukan sekadar pengendalian kelahiran, tetapi juga pemenuhan hak reproduksi dan investasi strategis bagi pembangunan keluarga sejahtera.
Sulsel menjadikan pelayanan KB serentak sebagai strategi percepatan penurunan stunting, sementara Kabupaten Maros menargetkan 1.340 akseptor dengan dukungan lintas sektor.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Maros, IDN Times — Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026 ditandai dengan peluncuran Kick Off Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Maros, Senin (8/6/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Maros Baru, Kelurahan Baji Pa'mai, ini menjadi penanda dimulainya program pelayanan keluarga berencana skala nasional yang menyasar lebih dari 751 ribu peserta KB baru di seluruh Indonesia.

Program ini digelar oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026, dengan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus.

1. Menteri Wihaji: KB bukan sekadar batasi kelahiran

Kick Off Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Maros, Senin (8/6/2026). Dok. BKKBN Sulsel

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji., membuka kegiatan secara daring dari Jakarta. Ia menegaskan bahwa program KB memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar pengendalian jumlah penduduk.

"Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bukan hanya tentang pengendalian kelahiran, tetapi juga pemenuhan hak reproduksi masyarakat sekaligus investasi strategis untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan," tegas Menteri Wihaji.

Ia juga menekankan pentingnya pengasuhan yang setara bagi anak-anak Indonesia. "Supaya anak-anak kita mendapatkan pengasuhan yang seimbang, yang bagus, yang adil, dan itu bagian dari hak anak-anak kita," ujarnya.

Menurut Wihaji, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan negara memastikan setiap keluarga tumbuh sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera.

2. Sulsel targetkan penurunan stunting lewat KB serentak

Ilustrasi. Seorang balita menangis saat diukur lingkar kepalanya untuk memeriksa potensi stunting. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, turut hadir memantau langsung pelaksanaan di Maros. Ia menyebut program ini bukan hanya soal angka capaian akseptor.

"Pelayanan KB serentak tidak hanya meningkatkan capaian peserta KB, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pembangunan keluarga berkualitas serta percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

3. Maros bidik 1.340 akseptor, hari pertama 65 orang terlayani

Ilustrasi. Seorang balita perempuan yang menderita stunting diukur lingkar kepalanya untuk memeriksa tumbuh kembangnya. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, A. Davied Syamsuddin., menyampaikan bahwa wilayahnya dengan sekitar 430 ribu jiwa penduduk dan 57.144 pasangan usia subur menetapkan target 1.340 akseptor selama program berlangsung. Target itu mencakup MKJP KBPP (450 akseptor), Non-MKJP KBPP (450 akseptor), MKJP Non-KBPP (89 akseptor), dan Non-MKJP Non-KBPP (351 akseptor).

"Kami optimistis target ini dapat tercapai melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh KB, pemerintah daerah, hingga mitra kerja di lapangan," ujarnya.

Pada hari pertama, 65 akseptor sudah menerima layanan di Puskesmas Maros Baru — terdiri dari 20 peserta implan, 5 IUD, 10 pil KB, 10 suntik KB, 5 kondom, dan 15 pencabutan implan. Layanan Metode Operasi Wanita (MOW) juga dijadwalkan di RSUD La Palaloi dan RS Angkatan Udara dr. Dody Sardjoto dengan target lima akseptor.

Pelaksanaan program didukung 99 Penyuluh KB, 138 PPKBD/TPK, serta melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, Ikatan Bidan Indonesia, Tim Penggerak PKK, kepala desa, lurah, dan berbagai mitra strategis lainnya.