Gubernur Sulsel Soroti Penataan PKL dan Masalah Sampah di Makassar
- Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyoroti penataan PKL, kawasan kumuh, serta pengelolaan sampah dalam Musrenbang RKPD Kota Makassar 2027 di Hotel Claro Makassar.
- Sudirman mengapresiasi langkah Wali Kota Munafri Arifuddin menertibkan PKL dan berkomitmen mendukung penataan kawasan kumuh demi memperkuat peran ekonomi strategis Makassar di Sulawesi Selatan.
- Ia menekankan pentingnya kolaborasi pengelolaan sampah dan kampanye pemilahan berbasis warna agar masyarakat lebih sadar lingkungan serta memenuhi kriteria kesiapan program pemerintah pusat.
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberi sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar 2027. Forum tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Di hadapan jajaran Pemkot Makassar, Sudirman menyoroti sejumlah isu pembangunan perkotaan yang masih menjadi tantangan. Mulai dari penataan pedagang kaki lima hingga persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan banjir.
Dia juga memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro yang berjualan di bahu jalan serta trotoar. Menurutnya, penertiban dengan pemberian surat peringatan kepada lapak pedagang menjadi bagian dari proses penataan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ruang publik.
Dia juga memberi apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas penertiban pedagang kaki lima (PKL). Penertiban tersebut menyasar pelaku usaha mikro yang berjualan di bahu jalan dan trotoar.
"Dengan pemberian SP1 kepada lapak jualan, ini bagian untuk pegangan teguran. Saya tidak bisa menyalahkan Wali Kota karena saya juga ingin ada penataan. Jadi ada tanah yang kita siapkan untuk UMKM," kata Sudirman.
1. Soroti kawasan kumuh di Makassar
Dalam arahannya, Sudirman juga menyinggung kondisi sejumlah kawasan kumuh di Makassar yang masih memerlukan penataan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap mendukung upaya penataan yang tengah digencarkan pemerintah kota.
"Kota Makassar ini masih banyak kawasan kumuh. Ke depan kita lihat lokasi-lokasi yang bisa dilakukan penataan. Kami siap membantu Wali Kota," tuturnya.
Menurut Sudirman, posisi Makassar sangat strategis bagi perekonomian Sulawesi Selatan. Sekitar 30 persen perputaran ekonomi daerah berada di kota ini sehingga pembangunan Makassar memiliki dampak besar bagi wilayah lain.
"Karena hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak boleh saya tinggalkan Makassar dalam hal pembangunan," ucapnya.
2. Persoalan sampah masih jadi perhatian utama
Selain penataan kawasan, Sudirman memberi perhatian besar pada persoalan pengelolaan sampah di Makassar. Isu tersebut juga masih menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Yang pertama sebenarnya concern kita kalau Makassar ini tentu tidak jauh-jauh dari persoalan lingkungan. Dan ini juga pesan Bapak Presiden terkait masalah persampahan seluruh daerah," katanya.
Dia mengakui persoalan sampah bukan perkara mudah. Pemerintah provinsi berencana terus berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif.
"Kami juga tentu akan terus bagaimana membantu sama-sama kita, karena ini juga tugas dan tanggung jawab kami juga," kata Sudirman.
Dia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan Makassar sebagai salah satu kota yang akan mendapat program pembangunan sistem pengelolaan sampah. Makassar termasuk sekitar 9 kota di Indonesia yang diprioritaskan dalam program tersebut karena perannya sebagai pusat kawasan Indonesia Timur.
Meski demikian, Sudirman mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan seluruh syarat kesiapan program atau readiness criteria terpenuhi. Hal tersebut diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dapat direalisasikan.
3. Kampanye pemilahan sampah
Selain pembangunan sistem pengelolaan sampah, Sudirman juga mendorong edukasi masyarakat sejak dari hulu melalui kebiasaan memilah sampah. Menurutnya, kampanye pemilahan sampah berbasis warna dapat memudahkan masyarakat mengenali jenis sampah dan cara pengelolaannya.
"Masyarakat kita ini sudah harus dibiasakan kampanye-kampanye lihat warna apa, sampah apa. Misalnya hijau untuk yang bisa didaur ulang atau organik, kuning untuk jenis tertentu, merah untuk yang berbahaya," jelasnya.
Dia mencontohkan sistem tersebut telah lama diterapkan di sejumlah negara. Masyarakat di sana terbiasa mengenali jenis sampah hanya dengan melihat warna tempat sampah.
"Begitu lihat langsung hafal karena sudah terbiasa setiap hari," kata Sudirman.
