Gubernur Nurdin Tidak Hadir, Panitia Angket Anggap Mangkir
Makassar, IDN Times - Panitia Angket DPRD Sulawesi Selatan tetap menganggap Gubernur Nurdin Abdullah mangkir dari agenda pemeriksaan, yang dijadwalkan pada Jumat (26/7) lalu. Gubernur tidak bisa hadir karena di saat bersamaan sedang menjalani sejumlah agenda dinas di Jakarta.
Ketua Panitia Angket Kadir Halid mengungkapkan, undangan pemeriksaan sudah dilayangkan sejak beberapa hari sebelumnya. Namun belakangan diketahui bahwa Sekretariat DPRD belum menyampaikannya kepada yang bersangkutan, karena mengetahui Gubernur punya jadwal bertepatan.
"Tetap dihitung pemanggilan pertama kemarin. Hari ini kita sampaikan undangan lagi, pemanggilan kedua, untuk tanggal 1 (Agustus)," kata Kadir Halid di Makassar, Sabtu (27/7).
1. Seharusnya Gubernur melayangkan pemberitahuan resmi
Kadir menjelaskan, Panitia Angket sebatas mengetahui informasi lisan dari Sekwan soal Gubernur yang tidak dapat hadir. Dia menyesalkan itu, sebab seharusnya Gubernur bisa melayangkan surat pemberitahuan resmi jika memang tidak dapat memenuhi panggilan.
Panitia Angket baru akan meminta keterangan Sekwan soal alasan surat undangan kepada Gubernur yang tidak disampaikan. Menurut informasi awal, Sekwan sekadar menjalin komunikasi lisan dengan protokoler Gubernur.
"Seandainya tidak hadir, ada penyampaian resmi. Dijelaskan alasannya apa dan kita terima itu. Tapi ini Sekwan tidak menyampaikan. Saya sudah jelaskan, undangan harus sampai dulu," kata Kadir.
2. Upaya jemput paksa tetap berlaku
Sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Panitia Angket DPRD punya wewenang memintai pihak terkait dalam menjalankan penyelidikan. Pihak terperiksa harus bersedia memberikan keterangan serta alat bukti yang diperlukan oleh Panitia Angket.
Jika tidak memenuhi panggilan pertama, Panitia Angket bisa melayangkan undangan panggilan kedua dan ketiga. Adapun panggilan ketiga akan disertai dengan upaya jemput paksa. Aturan ini beraku termasuk bagi Gubernur Nurdin Abdullah.
"Tentu masih berlaku. Semua sama," kata Kadir.
3. Arah penyelidikan disebut terang-benderang
Panitia Angket DPRD Sulsel menyelidiki dugaan dualisme kepemimpinan di Pemerintah Provinsi. Dualisme dianggap sebagai akar terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan Wagub.
Setidaknya ada lima poin materi penyelidikan Panitia Angket. Masing-masing soal kontroversi pelantikan 193 pejabat di Pemprov, manajemen PNS, dugaan KKN dalam penempatan jabatan, pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pelaksanaan APBD yang minim realisasi. Gubernur dan Wagub dalam kapasitas pengambil kebijakan.
Kadir mengatakan, sejauh ini arah penyelidikan menunjukkan petunjuk yang jelas terhadap sejumlah dugaan pelanggaran. Pada akhir penyelidikan, Panitia Angket akan merumuskan kesimpulan berupa rekomendasi untuk mengusut dugaan tersebut. Rekomendasi bisa ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, serta aparat hukum lain.
"Dari keterangan dan bukti-bukti yang dikumpulkan sejauh ini, memang ada indikasi pelanggaran undang-undang. Indikasinya terang dan benderang," Kadir menerangkan.
