Enam Eks Legislator DPRD Sulsel Bersaksi soal Proyek Nanas Rp60 Miliar

Andi Ina, yang kini menjabat sebagai Bupati Barru, mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui akan adanya proyek pengadaan bibit nanas tersebut di era pemerintahan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Dia bahkan mengaku baru mengetahui adanya proyek senilai Rp60 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulsel itu setelah muncul di publik lewat pemberitaan media.

"Saat kami menjabat Ketua DPRD, pengadaan proyek bibit nanas itu tidak pernah muncul dalam tahapan pembahasan apapun. Saya tahu (proyek) bibit nanas ini ada pada saat sudah mulai menjadi berita di media," kata Andi Ina di Ruang Sidang Harifin Tumpa PN Makassar.

Andi Ina mengaku cuma mengetahui soal program pisang cavendish karena saat itu masuk pembahasan DPRD Sulsel. Dia mengaku sempat memberi pesan khusus agar pengadaan pisang cavendish harus mempunyai sertifikasi dikarenakan berasal dari Lampung dan akan dibawa ke wilayah Sulsel.

"Saat itu kami menyatakan tidak menerima adanya pisang cavendish sebagai program yang ada di Provinsi Sulsel. Tidak jalan, tidak ada anggaran yang keluar," ungkapnya.

Andi Ina menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS atau dokumen perencanaan keuangan daerah tahun anggaran berikutnya disampaikan pemerintah provinsi kepada DPRD sekitar satu tahun sebelum anggaran berjalan. Setelah pihak Banggar selesai melakukan pembahasan, dokumen selanjutnya diteruskan kepada komisi-komisi DPRD untuk membahas aspek teknis sesuai mitra organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jadi melalui Banggar proses ini kemudian berjalan. Kemudian Banggar membahasnya untuk kemudian diberikan kepada komisi-komisi, yang teknisnya itu ada di komisi-komisi," jelasnya.

Dia bahkan menyebut, detail anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) d hanya diketahui di tingkat komisi dan Banggar sebab setelah pembahasan teknis selesai, hasilnya dibawa kembali ke Banggar untuk dilakukan finalisasi.

"Dari komisi finalisasinya kembali ke Banggar. Setelah Banggar selesai, inilah yang menjadi keputusan. Kemudian ini yang menjadi bentuk kesepakatan bersama, komitmen bersama dengan Pemprov Sulsel," ucapnya.

Sementara itu, Ni'matullah Erbe, mengatakan saat rapat paripurna dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, komoditas yang disebut saat itu antara lain pisang cavendish, sukun, dan durian montong. Tidak pernah secara spesifik menyampaikan komoditas nanas dalam rapat paripurna pembahasan anggaran.

“Tidak ada disebut bibit nanas. Sehingga kami juga tidak punya sama sekali pengetahuan tentang nanas,” ujarnya.

Ni’matullah menggambarkan proses pembahasan anggaran yang berlangsung saat itu seperti sebuah situasi yang serba terburu-buru. Menurutnya, rapat pembahasan anggaran terkadang berjalan dengan keterbatasan waktu.

“Sehingga tidak semua persoalan dapat dikaji secara mendalam. Rapat ini seperti ujian sekolah, selesai tidak selesai harus dikumpul,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.

Saat ditanya JPU terkait pengawasan DPRD Sulsel di setiap Program Pemprov Sulsel, ia mengakui adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan DPRD Sulsel terhadap perubahan anggaran tersebut.

“Ini memang kelalaian kami di DPRD,” jelasnya.

Usai sidang, Ni’matullah mengungkapkan DPRD tidak punya kewenangan membahas sub program, hanya membahas program bernama pengadaan dan pengembangan bibit hortikultura.

"DPRD Sulsel hanya sepakati pagu-pagu program besarnya. Ini yang saya kira supaya teman-teman tahu. Itu yang kami jelaskan secara detail tadi dalam sidang bahwa sub program itu sama sekali kami tidak tau dan waktu itu pemprov menyampaikan di rapat paripurna hanya sejumlah contoh dan tidak pernah menyentuh nanas," katanya kepada awak media.

Dia juga mengatakan pihak pemprov hanya memberikan sejumlah contoh terkait Program Pengadaan dan Pengembangan Bibit Hortikultura. Diantaranya pengadaan program pisang cavendish, durian musang king, dan program bibit sukun.

"Jadi sempat dia sebut pisang cavendish, sukun, banyak durian musang king, Tapi tidak sempat tersebut nanas, sehingga kami juga tidak punya sama sekali pengetahuan tentang nanas," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam perkara ini ada lima orang terdakwa. Mereka adalah Rimawaty Mansyur selaku Direktur Utama PT. Almira Agro Nusantara dan pemenang tender proyek pengadaan bibit nanas, Rio Erlangga dari pihak swasta asal Kota Bogor, dan Hasan Sulaiman yang merupakan tim pendamping Pj Gubernur Sulsel tahun 2023-2024.

Kemudian Ririn Riyan Saputra Ajnur yang berstatus ASN di Pemkab Takalar dan bertugas sebagai pelaksana kegiatan proyek, termasuk Uvan Nurwahidah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPA dan PPK).

Mereka didakwa Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Hukum Pidana juncto Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau seumur hidup.

Hal ini sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara, Mantan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin kembali diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel setelah sempat memenangkan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit nanas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan pemeriksaan Bahtiar Baharuddin dilakukan untuk mendalami kembali sejumlah materi penyidikan.

Menurutnya, penyidik masih membutuhkan keterangan Bahtiar Baharuddin untuk mengonfirmasi sejumlah informasi yang sebelumnya telah diperoleh dalam proses penyidikan.

"Pemeriksaan ini untuk mendalami materi pemeriksaan sebelumnya, termasuk mengonfirmasi keterangan-keterangan yang sudah ada. Ada beberapa pertanyaan tambahan yang diajukan penyidik untuk memperjelas dan melengkapi kebutuhan penyidikan," kata Soetarmi.