DPRD Sulsel Minta Pemprov Revisi Aturan Wajib Booster untuk TPP ASN

Keluarga ASN, lanjut Selle, secara psikologis merasa telah membebani ASN sebagai bagian dari keluarga yang harus dihidupi. Kemudian ternyata setelah dia membebani, dia juga menjadi beban sebagai penghalang ASN menerima TPP. 

Atas dasar itulah, DPRD meneruskan keluhan itu kepada Gubernur Sulsel. DPRD menekankan agar Pemprov Sulsel harus memperhatikan keluhan tersebut.

"Jangan dipolemikkan ini. Dikaji. Apa sih salahnya. Yang namanya kebijakan memang ada evaluasi kalau menimbulkan masalah di lapangan ya tentu dilakukan perbaikan, direvisi. Jangan kakulah," ujar Selle.

Selle berharap pihak Pemprov Sulsel tidak mengabaikan sorotan dari DRPD ini. Karena jika tidak, maka DPRD bisa saja menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi sendiri merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan kepada ekskutif mengenai kebijakan strategis dan berdampak luas.

"Jangan memaksa DPRD menggunakan haknya. Ingat DPRD, bisa menggunakan haknya.  DPRD itu ada haknya, ada hak bertanya, hak interpelasi," katanya.

Menurut Selle, aturan Pemprov Sulsel yang mewajibkan vaksin booster sebagai syarat pencairan TPP hingga berujung pada keresahan, maka hal itu sudah memenuhi syarat untuk hak interpelasi.

"Dan jelas kebijakan itu menimbulkan keresahan dan berdampak pada banyak orang. Memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bahan interpelasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi, menyatakan bahwa keterlambatan pencarian TPP ASN tidak berkaitan dengan aturan wajib booster. Dia justru menyatakan bahwa keterlambatan pencairan itu dikarenakan ada penyesuaian dengan sistem baru.

“Jadi keterlambatan pencairan TPP itu dikarenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” katanya.

Perubahan sistem baru itu diantaranya adalah perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. Sejauh ini, kata Imran, sudah ada 23 OPD yang TPP ASN-nya dicairkan. Selebihnya masih berproses. 

“Selain itu, adanya sistem baru, dimana secara berkala, harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin,” katanya.

Pemprov Sulsel memang mensyaratkan vaksinasi booster bagi ASN dan keluarganya untuk pencairan TPP. Hal itu untuk mendorong cakupan vaksinasi booster yang baru melebihi 11 persen.

"Namun itu tidak wajib. Jika tidak bisa vaksin, bisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” kata Imran.

Karena itu, aturan wajib booster sebagai syarat pencairan TPP ASN tetap berlanjut meskipun ada sorotan dari dewan.

"Tetap diberlakukan. Sebagai ASN, kami tentu wajib menjadi contoh bagi masyarakat," katanya.