DLH Makassar Beri Masa Transisi 3 Bulan Sebelum Sanksi Pilah Sampah

Helmy menegaskan pendekatan yang ditempuh pada tahap awal bukan penindakan. Menurutnya, pemerintah lebih mengutamakan membangun pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemilahan sampah sejak dari rumah.

Pemkot akan memfokuskan langkah awal pada sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi sebelum penegakan aturan diterapkan.

"Kita mau mengedukasi masyarakat. Kita mau menggunakan soft approach, kita mau melakukan pendekatan yang humanis," katanya.

Meski mengedepankan edukasi, Helmy menegaskan ketentuan sanksi tetap mengacu pada Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Menurutnya, regulasi tersebut hingga kini masih menjadi dasar penegakan aturan di bidang persampahan.

Jika setelah masa evaluasi sekitar tiga bulan masyarakat masih mengabaikan kewajiban memilah sampah, Pemkot akan mulai menerapkan penegakan aturan. Langkah tersebut akan diambil setelah pemerintah lebih dahulu memberikan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi di lapangan.

"Kalau nanti setelah evaluasi, mungkin akan berjalan tiga bulan, kemudian masih diindahkan, tentu kita akan menggunakan penegakan Perda," katanya.

Helmy menegaskan kebijakan pemilahan sampah tidak akan ditunda meski masih terdapat berbagai kekurangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menjalankan kebijakan tersebut sesuai jadwal.

Dia mengakui kesiapan sarana dan prasarana di sejumlah wilayah masih perlu dibenahi. Karena itu, Pemkot akan terus membenahi fasilitas secara bertahap agar target penghentian praktik open dumping di TPA Tamangapa dapat tercapai.

"PR-nya kita akan terus evaluasi kebijakan ini. Tentu kita tidak akan mundurkan lagi, karena sekali lagi kita ingin memperbaiki lingkungan di Makassar ini," katanya.