Bupati Gowa Tersangka, Wakil Jalankan Pemerintahan hingga Ada Plt

Sudirman mengatakan proses hukum yang dihadapi Bupati Gowa merupakan ranah aparat penegak hukum. Pemerintah daerah tetap harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Dia meminta jajaran Pemkab Gowa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Hal itu perlu diterapkan selama proses administrasi pemerintahan berlangsung.

"Kita berharap seluruh jajaran pemerintahan tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintahan harus tetap berjalan sampai ada penetapan pelaksanaan tugas," katanya.

Sudirman memastikan Pemprov Sulsel akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut berkaitan dengan kondisi kepala daerah yang sedang menghadapi proses hukum.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menetapkan Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan di Kabupaten Gowa. Direktur Tindak Kortastipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengatakan penetapan tersangka diputuskan setelah penyidik menggelar perkara bersama Polda Sulsel dan Polresta Gowa pada Jumat (25/9/2026).

"Setelah rangkaian penggeledahan tersebut tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menyepakati Bupati Gowa saudari HT sebagai tersangka," kata Robertus.

Gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan dugaan praktik pemerasan, pungutan liar, dan/atau penerimaan gratifikasi dalam proses pengurusan PBG dan perizinan di Kabupaten Gowa. Penyidik sebelumnya juga menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, termasuk kantor bupati dan rumah jabatan.

Dalam proses penyidikan, aparat juga menemukan peristiwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Temuan tersebut turut menjadi bagian dari proses penyidikan. 

Penetapan Husniah sebagai tersangka berlangsung di tengah dinamika pemerintahan dan politik di Kabupaten Gowa. Sebelumnya, DPRD Gowa membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket untuk mengusut sejumlah persoalan yang melibatkan pemerintah daerah.

Pansus sebelumnya memeriksa Husniah terkait tiga objek penyelidikan, yakni dugaan persoalan pengadaan seragam sekolah gratis, dugaan pencabutan beasiswa S3 bagi Risqila Amran, serta dugaan perbuatan tercela kepala daerah.

Dalam pemeriksaan pada 14 Juli 2026, Husniah meninggalkan sidang Pansus setelah meminta agar seluruh pertanyaan diberikan secara bersamaan untuk dijawab secara lengkap. Pansus menolak permintaan tersebut karena mekanisme persidangan berada dalam kewenangan Pansus.