BPK Sebut Ada Masalah dalam Laporan Keuangan OPD Pemprov Sulsel
Makassar, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel mulai melakukan pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.
Namun BPK rupanya sudah menemukan beberapa masalah terkait laporan keuangan tersebut. Menurut Ketua Tim Pemeriksa BPK Wahid Ikhsan ada beberapa laporan pertanggungjawaban OPD yang bermasalah pada penggunaan anggaran.
Pemeriksaan itu, kata dia, masih dalam proses. Kendati demikian, ia tak ingin menyebut OPD apa saja yang dimaksud.
"Ada tapi itu masih dalam proses pemeriksaan, sementara dikembangkan, mungkin kesalahan catatan," kata Wahid Ikhsan, saat dikonfirmasi, Kamis (30/1).
1. Laporan bermasalah biasa terjadi karena kekeliruan dalam penencatatan
Dia menyebut, laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban yang seharusnya sudah kelar sebelum diserahkan kepada BPK. Akan tetapi, dalam pencatatan data masih kerap terjadi kekeliruan.
"Jadi memang itu wajar dimana-mana sering terjadi. Mungkin karena salah catat, mungkin ada bukti atau pengeluaran yang belum diinput. Mungkin namanya pelopor masih dalam pelaporan," kata Wahid.
2. Kesalahan dalam laporan harus diselesaikan sebelum 31 Maret
Untuk itu, kata dia, kesalahan-kesalahan dalam laporan tersebut sebaiknya dikoreksi terlebih dahulu. Sebab masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sebelum laporan pertanggungjawabannya tersebut selesai pada 31 Maret mendatang.
"Di situ nanti baru diperiksa BPK, lalu diserahkan ke DPRD menjadi bukti pertanggungjawaban. Nah ini masuk dalam ranah pemeriksaan keuangan negara," kata Wahid.
3. Inspektorat bakal bantu BPK
Terkait dengan ini, Kepala Inspektorat Sulsel Salim mengaku pihaknya akan membantu BPK dalam meninjau pengelolaan keuangan OPD Pemprov Sulsel.
Dia mengklaim, sudah tidak ada lagi laporan keuangan OPD Pemprov Sulsel yang bermasalah kecuali Badan Penghubung Pemprov Sulsel.
"Pokoknya harus selesai semua dan clear semua seperti apa yang dikatakan oleh BPK. Jadi itu program kita bahwa OPD yang marger itu juga masuk pemeriksa cut off. Jangan sampai ada aset pada saat peleburan OPD yang tidak terekap, itu gunanya cut off. Ini semua membantu BPK untuk kita tetap WTP," kata Salim.
