BPJS Kesehatan-Pemkot Makassar Target 80% Kepesertaan JKN Aktif

27 Mar 2025, 08:35 WIB

ilustrasi pegawai BPJS Kesehatan (antaranews.com/M RISYAL HIDAYAT)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan Makassar memperkuat optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu dibahas dalam audiensi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan perwakilan BPJS Makassar di ruang rapat wali kota, Balai Kota Makassar, Rabu (26/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar, Muhammad Aras memaparkan gambaran umum perkembangan JKN di kota Makassar. “Dari total penduduk Makassar sebanyak 1,48 juta jiwa, sebanyak 1,46 juta orang atau sekitar 98,9% telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,” katanya dalam keterangan yang dikutip, Kamis (27/3/2025).

1. Masih ada sejumlah peserta tidak aktif

Audiensi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan pimpinan BPJS Kesehatan Makassar, di ruang rapat wali kota, Balai Kota Makassar, Rabu (26/3/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Aras menyebutkan, dari jumlah 1,46 juta peserta, sebanyak 203 ribu orang dibiayai oleh Pemkot Makassar. Sementara 291 ribu lainnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, cakupan peserta JKN di Makassar sudah hampir menyeluruh. Namun, masih ada sejumlah peserta yang tidak aktif, terutama dari kelompok peserta mandiri,” ungkapnya.

Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program JKN. Ia menjelaskan, saat ini, dari total 1,46 juta peserta, hanya 79% yang status kepesertaannya aktif.

“Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal,” jelasnya.

2. Pemkot dukung upaya peningkatan tingkat peserta aktif

Balai Kota Makassar (IDN Times/Asrhawi Muin)

Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan. Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Kami akan mencari strategi terbaik agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” kata Munafri.

Selain itu, Munafri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Masih banyak warga yang belum memahami bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan,” ujarnya

Untuk itu, Ia mengatakan akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.

3. Wawali ungkap persoalan tunggakan

Kantor layanan BPJS Kesehatan Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Selain itu, Munafri mengatakan Pemkot akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta merancang skema insentif bagi peserta mandiri agar lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. “Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif di tahun 2025 bisa tercapai,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan selama dua periode menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan, terutama akibat perceraian.

“Setelah bercerai, banyak pasangan tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, padahal iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada data tersebut. Akibatnya, ketika butuh layanan kesehatan, muncul kebingungan soal siapa yang harus membayar,” ujarnya

Untuk itu, Aliyah menegaskan perlunya mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian tidak menghambat akses kesehatan. Dengan aturan yang lebih baik, masalah tunggakan bisa diminimalkan.