BPBD Makassar Siapkan Hampir Rp1 M dari BTT untuk Atasi Kekeringan

Menurut Fadli, penggunaan anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. BPBD berupaya mengoptimalkan dana yang tersedia agar intervensi kepada masyarakat terdampak dapat berjalan efektif.

Fadli menjelaskan status tanggap darurat memiliki periode awal selama 14 hari. Apabila kondisi kekeringan masih membutuhkan penanganan setelah periode tersebut berakhir, pemerintah dapat mengajukan anggaran untuk tahap berikutnya.

"Karena di BTT itu, Tanggap Darurat itu waktunya cuma 14 hari saja. Nanti pada saat habis, lagi kita kalau dirasa masih perlu, kita lanjutkan lagi tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat nanti," katanya. 

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyediaan tandon, distribusi air bersih, dan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM). Dana itu juga dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional lainnya dalam penanganan kekeringan.

Selain penanganan jangka pendek melalui distribusi air bersih, Pemkot Makassar juga menyiapkan strategi jangka panjang. Upaya ini diarahkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan mobil tangki.

Salah satunya melalui penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program tersebut akan melibatkan kelompok masyarakat di setiap kelurahan untuk membantu mengelola sumber air yang nantinya tersedia di wilayah mereka.

Fadli mengatakan Kaltana akan menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk membantu warga menghadapi kekeringan secara mandiri.

"Di setiap kelurahan ini kita buat kelompok masyarakat, penggiat kebencanaan. Mereka nanti yang akan mengelola," katanya.

Menurut Fadli, keberadaan Kaltana akan semakin penting ketika sumber air alternatif seperti sumur dalam dan tandon telah tersedia. Masyarakat diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber air tersebut secara mandiri.

"Kita tinggal menyiapkan tandon-tandon di tiap titik itu dan sumur bornya, sumur dalam, yang air akan tersedia di sana," katanya.

Saat ini, BPBD juga menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak dengan sasaran sekitar 20-30 titik setiap hari. Penanganan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk Damkarmat, PDAM, DLH, PMI, kecamatan, dan TNI.