Biaya Haji Rp49 Juta, Kemenag Sulsel Tunggu Putusan Presiden

16 Feb 2023, 19:38 WIB

Ilustrasi jemaah haji melakukan tawaf pada rangkaian ibadah haji di Makkah, Arab Saudi (ANTARA FOTO/REUTERS/Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS/aww.)

Makassar, IDN Times - Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 telah disepakati Kementerian Agama (Kemenag) bersama komisi VII DPR sebesar Rp49,8 juta.

Penentuan besaran biaya haji tersebut disambut baik Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar. Tapi pihak Kanwil Kemenag Sulsel mengaku masih akan menunggu dari hasil keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam itu kesepakatan harga rata-rata per-jemaah, nanti waktu dua tiga hari keluar keputusan presiden," ungkap Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Sulsel, H. Ikbal Ismail, Kamis sore (16/2/2023).

Diketahui, biaya yang harus dibayar jemaah haji sebesar 55,3 persen dari total Rp90 juta lebih. Sementara nilai manfaatnya Rp40 juta lebih atau 44,7 persen, lalu total nilai manfaat dikucurkan untuk penyelenggara tahun ini Rp8 juta lebih.

1. Biaya tiap embarkasi akan berbeda

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ikbal Ismail (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Kata Ikbal Ismail, keputusan Presiden Jokowi nantinya yang akan menentukan besaran biaya haji tiap embarkasi. Artinya biaya embarkasi Makassar dan biaya embarkasi di Aceh bisa jadi akan sangat berbeda.

"Karena jarak tempuh dari Aceh ke Saudi dekat dibandingkan Makassar yang lebih jauh, biasanya beda 3 sampai 4 juta. Nanti keluar keputusannya baru kita sampikan ke jemaah untuk pelunasannya," kata Ikbal di kantor Kemenag Sulsel.

Biaya haji terbaru itu akan berlaku bagi calon jemaah tahun 2022 dan 2023, bagi jemaah haji yang keberangkatannya tertunda pada tahun 2020 tidak berlaku. Sementara itu, jemaah haji Sulsel yang akan berangkat tahun ini sebanyak 7.272 orang.

2. Porsi makan jemaah 2023 akan dikurangi

Ilustrasi jemaah haji. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Fasilitas yang akan diterima jemaah haji tahun 2023 saat tiba di Arab Saudi, tambah Ikbal, salah satunya adalah layanan makan minum. Namun, porsi kebutuhan konsumsi tersebut akan dikurangi.

"Tahun sebelumnya ini (2022) jemaah menerima tiga kali makan, makan pagi, siang dan malam. Tapi tahun ini 2023 hanya dua kali makan, sarapan pagi jemaah cari sendiri dan untuk makan siang dan malam ditanggung," ujar Ikbal.

3.

Papan nama Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Ikbal Ismail juga mengaku, mayoritas jemaah haji di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulsel itu petani, nelayan dan pedagang. Hal tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan agar komposisi nilai manfaat biaya haji harus ditambah.

"Ya 30 persen dikasih naik menjadi 44 persen, agar masyarakat kita tidak terlalu kaget dengan kenaikan. Tetapi idealnya haji berkeadilan dan berkelanjutan itu 70 dan 30, kan kemarin teman-teman Kemenag sudah ke KPK untuk menyampaikan ini, dan mereka mendukung haji yang berkeadilan dan berkelanjutan," jelasnya.

"Contoh jemaah haji kita di Sulsel itu paling sedikit pegawai (PNS dan BUMN), paling banyak nelayan, petani dan pedagang. Pegawai kalau tidak salah 7 sampai 10 persen, pedagang sekitar 20-an, kalau petani itu lebih banyak," tambah Ikbal.