Beredar Video Diduga Petugas PPS Dukung Capres, Ini Respons KPU
Makassar, IDN Times - Sejumlah video kampanye calon presiden beredar di kalangan pengguna media sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video itu tampak beberapa orang diduga petugas panitia pemungutan suara (PPS) menyatakan dukungan bagi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo - Ma’ruf Amin.
Dalam salah satu video, tampak sekelompok orang yang terdiri dari delapan pria-wanita berpakaian adat Bugis/Makassar. Mereka kemudian dipandu seorang dengan mikrofon, dan menyanyikan yel-yel dukungan bagi Jokowi. Mereka menyatakan dukungan agar Jokowi kembali menjabat sebagai presiden.
"Kami dari TPS 20 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini siap mendukung jokowi,” kata sekelompok orang tersebut.
1. Beredar empat video berbeda
Hingga Jumat (29/3), beredar setidaknya tiga video dukungan senada terhadap Jokowi-Ma’ruf di Makassar. Rata-rata mengatasnamakan TPS berbeda-beda.
Pada video lain yang direkam pada malam hari, sekelompok orang menyebut diri dari TPS 21 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea. Mereka juga menyuarakan yel-yel dukungan terhadap Jokowi.
2. KPU langsung panggil petugas PPK dan PPS
KPU Kota Makassar bergerak cepat menyikapi video yang beredar. Jumat siang, KPU memanggil petugas PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lokasi yang disebutkan dalam sejumlah video.
Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, pemanggilan petugas untuk mengklarifikasi kebenaran petugas terlibat dalam politik praktis. Sejauh ini, berdasarkan pemeriksaan awal, dipastikan tidak ada anggota PPS yang terlibat di dalam video. Adapun orang-orang dalam video yang beredar, menurut Gunawan, hanya mengatasnamakan tempat pemungutan suara (TPS), bukan petugas.
“Tidak ada satu pun dari delapan orang yang ada di video adalah anggota KPPS. Hanya dua orang yang diidentifikasi sebagai petugas Linmas TPS. Petugas Linmas bukan bagian dari KPPS, melainkan hanya petugas pembantu yang dipinjam dari Pemerintah kota,” Gunawan menjelaskan.
3. KPU ancam sanksi pemecatan jika petugas terlibat politik
Gunawan menegaskan bahwa KPU tidak mentolerir petugas PPK, PPS, maupun KPPS yang terlibat politik praktis. Jika ada yang terindikasi atau diduga turut berkampanye, akan langsung ditindaki.
Setiap petugas yang diduga melanggar akan langsung diajukan ke sidang etik. Jika benar tebukti, sanksi tegas pun menanti.
“Jika terbukti, KPPS yang terlibat atau PPS bersangkutan akan diberi sanksi pemecatan,” kata Gunawan.
