Basri Kajang Bawa 7 Bukti ke Polda Sulsel, Laporkan 19 Anggota DPRD Gowa

Basri Kajang mengatakan, ada tujuh alat bukti yang diserahkan kepada penyidik. Bukti tersebut di antaranya poster yang memuat Pansus DPRD Gowa, hasil pemeriksaan psikolog anak, hingga flashdisk.

Ia juga membawa dua orang saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan yang dibuatnya.

"Saya juga membawa dua saksi dari dua minggu lalu yang saya laporkan. Bukti yang kami serahkan ada tujuh alat bukti, di antaranya poster yang memuat Pansus DPRD Kabupaten Gowa," tuturnya.

Salah satu bukti yang diserahkan berkaitan dengan kondisi psikologis anaknya. Basri Kajang mengklaim kondisi tersebut merupakan dampak dari pemberitaan dan siaran langsung sidang Pansus yang menyebut namanya.

"Yang kedua itu bukti hasil pemeriksaan anak saya di psikolog. Ketiga bukti bahwasanya anak saya ini masih mencari sekolah baru karena anak saya sudah tidak sekolah di sekolah yang lama karena malu," ujarnya.

Menurutnya, dampak terhadap keluarganya menjadi salah satu alasan dirinya menempuh jalur hukum.

Selain bukti, Basri Kajang juga menyerahkan sejumlah nama kepada penyidik. Ia menyebut nama-nama tersebut berasal dari pihak yang terlibat dalam rangkaian sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

"Ada beberapa nama-nama, termasuk satu buah flashdisk kami serahkan ke penyidik," katanya.

Menurutnya, pihak yang masuk dalam laporannya mencakup saksi, anggota Pansus, hingga pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ada saksi pada Pansus DPRD, ada anggota Pansus sendiri, kemudian ada pejabat OPD. Saya tidak bisa sampaikan semua. 19 anggota Pansus karena dia bersepakat melakukan live di media sosial baik TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube," tegasnya.

Basri Kajang menilai siaran langsung sidang Pansus melalui berbagai platform media sosial menjadi bagian penting dalam perkara yang dilaporkannya. Ia sebelumnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta keterangan palsu di atas sumpah ke SPKT Polda Sulsel pada 19 Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut, Basri Kajang menggunakan Pasal 373 dan atau Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Laporan itu berkaitan dengan keterangan yang muncul dalam persidangan Pansus Hak Angket DPRD Gowa serta penyebutan namanya dalam forum tersebut.

Basri Kajang mengaku mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel yang memanggilnya untuk memberikan keterangan sekaligus menyerahkan bukti.

Ia berharap proses penyelidikan berjalan cepat dan objektif hingga memberikan kepastian hukum.

"Alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada anggota penyidik Polda Sulawesi Selatan karena kasus ini cepat ditangani. Saya juga berharap kasus ini cepat mendapat kepastian. Kalau terlalu lama ditangani, nanti dampaknya bisa ke mana-mana, saya sebagai korban, anak saya dan masyarakat secara umum," ujarnya.

Sebelumnya, Basri Kajang melaporkan Pansus, Ketua Pansus, seluruh anggota Pansus, serta sejumlah saksi ke Polda Sulsel pada 19 Agustus 2026.

Laporan tersebut disebut berkaitan dengan dampak yang dirasakan keluarganya setelah namanya muncul dalam sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa.

Basri Kajang mengklaim tiga anaknya mengalami tekanan sosial hingga berdampak pada pendidikan.

"Ada yang putus sekolah, ada yang malu ke sekolahnya. Ini yang kami laporkan dampaknya dari situ. Anak-anak saya itu keluar dari sekolah," ujarnya saat membuat laporan.

Ia juga menyebut salah satu anaknya harus menjalani pemeriksaan psikolog, sementara anak lainnya disebut pindah sekolah karena merasa malu.

Kuasa hukum Basri Kajang, Adi Bintang, mengatakan laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu serta pencemaran nama baik.

Menurut Adi, pihaknya juga mempersoalkan siaran langsung sidang Pansus yang menurutnya memuat materi pribadi dan sensitif.

"Ini juga yang kemudian kami coba mendalami bahwa atas perintah dan kebijakan siapa, lalu kemudian memberikan izin hak siar dalam sidang Pansus tersebut," kata Adi.