Peringatan Hari HAM Sedunia di Timika Diwarnai Long March dan 57 Tuntutan FRP
Timika, IDN Times — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Timika, Papua Tengah, pada Rabu (10/12/2025) berlangsung dengan eskalasi cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ratusan massa dari Front Rakyat Papua (FRP) turun ke jalan dan melakukan long march menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika sambil membawa setumpuk tuntutan yang mereka sebut sebagai “harga mati” bagi penegakan HAM di Papua.
Sejak pagi, peserta aksi berkumpul di sejumlah titik, mulai dari SP2, Timika Indah, depan Polsek Mimika Baru, Pasar Lama, hingga Pasar SP2, sebelum akhirnya bergabung menjadi satu barisan menuju Jalan Cendrawasih. Tidak hanya orang dewasa, pelajar dan anak-anak sekolah dasar juga terlihat membawa spanduk bertuliskan “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran HAM”, hingga “Hentikan militerisme di Papua”.
“Jadi untuk rencana aksi unjuk rasa memperingati Hari HAM Sedunia, Polres Mimika menyiagakan 120 personel untuk mengamankan unjuk rasa,” ujar Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman. “Itu gabungan dari Polres dan Brimob. Sedangkan dari TNI itu meliputi Babinsa,” tambahnya.
Aparat menjaga jalur pergerakan massa hingga halaman kantor dewan. Setibanya di lokasi, perwakilan FRP berorasi secara bergantian. Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, bersama sejumlah anggota dewan serta Kapolres Mimika hadir menerima langsung daftar tuntutan.
Dalam orasinya, koordinator aksi membacakan 57 tuntutan yang mencakup isu politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga layanan publik. Beberapa yang dianggap paling menonjol antara lain: hentikan kriminalisasi kepada aktivis Papua, Indonesia harus mengizinkan jurnalis asing mengunjungi Papua, dan hentikan pengedropan militer atas nama keamanan karena rakyat semakin trauma akibat kehadiran mereka.
Selain tiga poin tersebut, tuntutan lainnya menyoroti kasus pelanggaran HAM, nasib pengungsi, hingga perlindungan terhadap pelajar, mama-mama pasar, serta penertiban praktek monopoli dagang di Mimika. Seluruh tuntutan kemudian diserahkan secara resmi kepada DPRK Mimika untuk ditindaklanjuti.
Meski membawa isu besar dan sensitif, aksi berlangsung damai. Peserta demonstrasi tetap tertib selama berada di halaman kantor dewan sambil mendengarkan pembacaan tuntutan dan orasi perwakilan FRP. Mereka menegaskan bahwa seluruh tuntutan “segera dan wajib direalisasikan” sebagai bentuk penghormatan negara terhadap nilai-nilai HAM.
Usai menyerahkan dokumen tuntutan, massa membubarkan diri dan meninggalkan area kantor dewan dengan tertib.
