8 Sekolah Rakyat di Sulsel akan Aktif, Gedung Sekolah Permanen Dibangun Tahun Depan

Gedung sekolah dirancang sebagai boarding school yang menyediakan fasilitas asrama, dapur umum, ruang belajar, dan perangkat pembelajaran digital. Pemerintah juga menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai pakaian, buku, hingga laptop untuk mendukung sistem pembelajaran berbasis LMS (Learning Management System).

"Fasilitas-fasikitas, kebutuhan anak-anak kita di sana, ada dapur untuk menyiapkan makanan karena anak-anak yang masuk asrama itu 100 persen dibiayai oleh pemerintah," kata Malik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunan. Namun, tidak semua kabupaten/kota mampu menyediakan lahan seluas itu. 

Kota Makassar dan Parepare, misalnya, menghadapi keterbatasan lahan pemerintah yang memadai. Solusi yang dijajaki di antaranya pembelian lahan di wilayah kabupaten tetangga. 

"Umpamanya Parepare mau beli tanah di Sidrap atau Pinrang, Barru yang menjadi tetangganya, itu bisa. Termasuk Makassar mau beli di Gowa atau Maros, kemudian dibangunkan itu menjadi milik Kota Makassar," kata Malik.

Pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah permanen setiap tahun hingga 2029. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, tanpa menggunakan APBD. 

Sekolah-sekolah sementara yang saat ini digunakan akan dipindahkan ke gedung permanen begitu pembangunan selesai. Di Sulsel, ada 8 Sekolah Rakyat yang akan segera aktif. 

Empat dari 8 titik di Sulsel memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, antara lain Sentra Wirajaya, Nirannuang, Balai Pendidikan, dan Jalan Salodong di Makassar. Empat lainnya menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah, yaitu di BPSDM Sulsel, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Takalar.

"Presiden menargetkan dalam lima tahun ada 500 sekolah rakyat. Harapannya setiap kabupaten/kota punya minimal satu sekolah rakyat," kata Malik.