308 Kios di Pasar Kerung-Kerung Disegel, Ada yang Nunggak 9 Tahun

Sementara itu, Kepala Bagian Ketertiban dan Keindahan Perumda Pasar Makassar Raya, Muh. Jaenul, mengatakan penyegelan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Dasar hukumnya antara lain Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar.

"Dari data yang kami miliki, terdapat sekitar 308 petak tempat usaha yang melakukan pelanggaran administrasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu dilakukan penyegelan atau penutupan sementara," kata Muh. Jaenul.

Menurut Jaenul, penyegelan tersebut bersifat sementara. Pedagang dapat kembali menggunakan tempat usahanya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.

"Setelah seluruh kewajibannya diselesaikan, tempat usaha tersebut akan dibuka kembali sehingga pedagang dapat melanjutkan aktivitas usahanya," katanya.

Dalam pelaksanaannya, penyegelan sempat mendapat penolakan dari sebagian penghuni kios. Namun setelah petugas memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme penyelesaiannya, situasi diklaim berlangsung kondusif. 

Perumda Pasar menyebut para pihak yang bersangkutan bersedia menyelesaikan kewajibannya melalui kantor perusahaan. Penertiban ini disebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pasar yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

"Ini bukan semata-mata tindakan penertiban, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pasar yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan," kata Jaenul.