Demo Hari Tani, PRI Sulsel Sebut Kebijakan Jokowi Tidak Pro Rakyat
Aliansi Protes Rakyat Indonesia (PRI) gelar aksi peringatan hari Tani Nasional 2023 di gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Protes Rakyat Indonesia (PRI) menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional 2023 di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin petang (25/9/2023).
Humas PRI, Iqbal mengatakan, momentum Hari Tani ini sebagai evaluasi atau refleksi atas kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selama dua periode Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami dari PRI yang di dalamnya banyak puluhan organisasi buruh, mahasiswa dan rakyat lihat selama pemerintahan Jokowi ini tidak ada kebijakan yang pro ke rakyat, hanya kebijakan yang permudah investasi," ungkap Iqbal kepada jurnalis di lokasi aksi.
1. PRI desak pemerintah tidak perpanjang 2 HGU di Sulsel
Aliansi Protes Rakyat Indonesia (PRI) gelar aksi peringatan hari Tani Nasional 2023 di gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel). IDN Times/Dahrul Amri LobubunSelain menyoroti isu-isu nasional terkait investasi, aliansi PRI juga menyoroti dan mendesak pihak Pemerintah untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum di Kabupaten Bulukumba dan HGU PTPN XIV di Kabupaten Takalar.
"Permasalahan HGU perkebunan tebu di Takalar itu adalah tanah rakyat yang telah diperjuangkan sejak dulu, kalau HGU dari PT Lonsum perkebunan karet Bulukumba itu merampas tanah rakyat termasuk juga tanah masyarakat adat," tegas Iqbal.
2. PRI menyuarakan penolakan reklamasi dan penggusuran
Aliansi Protes Rakyat Indonesia (PRI) gelar aksi peringatan hari Tani Nasional 2023 di gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel). IDN Times/Dahrul Amri LobubunTidak sampai di situ, PRI juga membawa isu terkait rencana penggusuran rumah-rumah warga di Barabaraya, isu reklamasi Pulau Laelae, dan beberapa isu lainnya.
"Dalam aksi ini kami juga menolak atas rencana penggusuran warga Barabaraya, reklamasi Laelae dan rencana pemohonan geotermal di Toraja," Iqbal membeberkan.
Baca Juga: Tolak Penggusuran, Warga Bara-baraya Demo Pengadilan Negeri Makassar
3. Massa PRI tidak diizinkan bentangkan spanduk di DPRD
Humas PRI, Iqbal, saat diwawancara jurnalis di lokasi demonstrasi Hari Tani Nasional. IDN Times/Dahrul Amri LobubunIqbal menambahkan, dalam aksi ini massa PRI berencana membentangkan spanduk besar dibawah tangga DPRD Sulsel, tetapi mereka ditolak walau sudah minta izin.
"Padahal kami tadi negosiasi untuk bisa membentangkan spanduk didalam, kami berjanji tidak akan mengganggu sidang di DPRD tapi ternyata tidak diizinkan, padahal kami ini rakyat, fasilitas didalam itu milik rakyat tapi tidak diizinkan," tambah Iqbal.
Baca Juga: Siapa Pun Gubernur Sulsel, Warga Lae-Lae Tetap Tolak Reklamasi
