WALHI Tagih Janji Gubernur Sulsel Dialog Dampak Buruk Tambang Pasir
Masyarakat nelayan dan perempuan Kodingareng berjuang menghentikan penambangan pasir di wilayah tangkapan ikan. IDN Times/ASP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, menantang Gubernur Nurdin Abdullah untuk berdialog dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng. Dialog bertujuan untuk memaparkan bukti kajian WALHI Sulsel bahwa aktivitas penambangan pasir berdampak buruk terhadap masyarakat pulau.
"Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis," kata Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi, dalam keterangan tertulisnya kepada jurnalis, Jumat (18/9/2020).
1. WALHI Sulsel sebut tambang pasir berdampak terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi warga
Perjuangan nelayan Kodingareng menghentikan aktivitas penambangan pasir. IDN Times/ASPMenurut Slamet, tantangan ke Gubernur Nurdin Abdullah membuka forum dialog dengan warga, sebagai respons atas permintaan sebelumnya. Kata Slamet, gubernur saat itu menantang WALHI Sulsel membuktikan kerusakan lingkungan dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penambangan pasir.
Slamet menegaskan, tantangan ini merupakan bagian dari upaya untuk menagih janji gubernur. "Hasil kajian telah selesai, terkait daya rusak tambang pasir berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng," ungkap Slamet.
Ketiga dampak tersebut, tambah Slamet, berhubungan erat dengan kehidupan seluruh masyarakat nelayan, perempuan hingga anak-anak di Pulau Kodingareng. Gubernur Nurdin Abdullah diminta tidak tinggal diam dan segera menyikapi serius persoalan ini.
2. Desak penegak hukum menindaklanjuti temuan pelanggaran izin penambang pasir
Nelayan Pulau Kodingareng menolak kapal penambang pasir beroperasi. IDN Times/Walhi SulselSelain itu, Slamet juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji dokumen lingkungan perusahan pemilik konsesi di luar PT Royal Boskalis. Dalam dokumen itu, kata Slamet, pihaknya menemukan begitu banyak dampak yang terjadi namun tidak dijelaskan di dalam dokumen lingkungan perusahaan tersebut.
WALHI Sulsel, lanjut Slamet, juga merespons baik hasil kajian perizinan dua perusahaan pemegang hak konsesi yang dilakukan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia. Slamet menyebut, dua lembaga pemerhati lingkugan dan kemanusiaan itu menunjukkan bahwa perusahaan diduga melakukan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha.
Menurut Slamet, kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum. "Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum. Selama ini, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikriminalisasi. Saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut," ungkap Slamet.
Baca Juga: Diterpa Propaganda, Nelayan Kodingareng Kukuh Tolak Tambang Pasir
3. Respons tantangan WALHI Sulsel, ini kata Gubernur Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/IstimewaMerespons tantanganan WALHI Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah menyatakan, bahwa hasil kajian bisa langsung diserahkan ke jajarannya. "Kirim ke pemerintah provinsi (Pemprop) saja hasil kajiannya," kata Nurdin Abdullah kepada IDN Times saat dikonfirmasi terpisah.
Nurdin belum berkomentar banyak terkait hasil kajian yang dilakukan WALHI. Di luar itu, Nurdin mengatakan, pihaknya akan mengkaji lagi permintaan nelayan dan perempuan Kodingareng agar penambangan pasir laut dihentikan. "Coba kami kaji lagi apa yang disampaikan," imbuh Nurdin.
Baca Juga: WALHI-KIARA Jelaskan Dampak Tambang Pasir terhadap Nelayan Kodingareng
