WALHI Minta Pemkot Makassar Tinjau Ulang Proyek dengan ADB
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meninjau lokasi pengungsi banjir di Kodam III Kecamatan Biringkanayya, Kamis (11/3/2021). Humas Pemkot Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mengkritik langkah Pemerintah Kota Makassar yang menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Kerja sama yang dimaksud adalah Revitalising Informal Settlement and Their Environments (RISE), program pengentasan kawasan kumuh di 6 kelurahan di Makassar.
"WALHI Sulsel merespons dan meminta agar proyek kerja sama tersebut ditinjau ulang karena berpotensi memunculkan persoalan baru," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Sabtu (27/3/2021).
Baca Juga: 5 Rekomendasi WALHI Sulsel Agar Banjir Makassar Tidak Terulang
1. Proyek kerja sama berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat urban
Ilustrasi Pemukiman Padat penduduk (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Amin mengatakan, proyek yang bersumber dana luar negeri itu berisiko menghilangkan hak-hak masyarakat urban, terutama kelompok rentan di perkotaan. "Salah satunya hilangnya hak atas tanah dan tempat tinggal," ucap Amin.
WALHI Sulsel, pada 2015-2016, pernah meriset soal persepsi masyarakat terkait proyek bank dunia mengenai kota tanpa kawasan kumuh. Hasilnya, kata Amin, persepsi masyarakat terhadap proyek tersebut sangat negatif.
Menurut dia, masyarakat menolak pemukiman mereka disebut kumuh. Apalagi pelaksana proyek tidak pernah bersosialisasi seperti apa maksud dari menata pemukiman kumuh di Kota Makassar.
"Karena, sebagian besar penduduk yang dikategorikan kumuh adalah penduduk urban yang tidak punya sertifikat diatas atas tanah yang mereka tinggali," Amin menerangkan.
2. Penggusuran bisa memicu konflik sosial
Ilustrasi penggusuran. IDN Times/Prayugo UtomoAmin bilang, yang paling dikhawatirkan masyarakat pada proyek RISE adalah adanya pemindahan paksa atau penggusuran yang dibalut kata revitalisasi. Amin menggambarkan, proyek ini nantinya bakal memindahkan secara tidak sukarela penduduk-penduduk urban yang selama ini tinggal di tanah yang tak bersertifikat.
"Kalau ini benar, maka konflik sosial akan terjadi di Kota Makassar, dan tentu ini tidak boleh terjadi. Makanya harus dihentikan," kata Amin.
3. WALHI Sulsel minta proyek kerja sama disosialisasikan ke publik
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin - Sahrul Ramadan/IDN TimesAmin berharap proyek ini dikonsultasikan ke masyarakat. Mengingat dana proyek bersumber dari uang rakyat Asia yang disimpan di ADB. Apalagi ABD sangat berkewajiban membuat dokumen rencana dan impelementasi sistem perlindungan sosial dan lingkungan untuk semua proyek yang mereka danai.
"Dikonsultasikan ke publik terkhusus kepada warga yang akan terkena dampak proyek utang ini," kata Amin.
4. Danny sebut ADB apresiasi program RISE di Makassar
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto saat rakor terkait Makassar Recover di Balaikota Makassar, Selasa (9/3/2021). Humas Pemkot MakassarSebelumnya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto mengklaim bahwa program RISE di Makassar mendapat apresiasi dari ADB. Makassar diangggap sukses dalam menjalankan program itu.
Danny mengungkapkan soal itu usai rapat virtual dengan perwakilan ADB, Kamis, 25 Maret 2021. Danny berharap program lanjutan dengan ADB yang akan dilaksanakan pada bulan mei 2021 mendatang dapat berjalan dengan lancar.
“Agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung. Dan kawasan kumuh di Kota Makassar bisa berkurang secara bertahap,” ucap Danny.
Baca Juga: Danny Berharap Makassar Bisa Awali Sekolah Tatap Muka
