Comscore Tracker

Ini 3 Langkah Nurdin Abdullah yang 'Tak Sejalan' dengan DPRD Sulsel

Ketidakharmonisan dipicu sejak pembentukan TP2D

Makassar, IDN Times - Sudah dua bulan lebih Nurdin Abdullah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak dilantik pada 5 September 2018 lalu. Langkah awal untuk mewujudkan janjinya sewaktu kampanye, mulai dijalankan. Salah satunya membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang membantu Nurdin merumuskan prioritas pembangunan.  

Namun selama menjabat itu pula, sinergi Gubernur Sulsel dengan DPRD Sulsel belum berjalan mulus. Ada perbedaan-perbedaan pandangan, termasuk kebijakan Nurdin yang tidak disepakati oleh anggota dewan. 

Dalam sebuah kesempatan, Nurdin Abdullah mengakui jika hubungan dengan DPRD Sulsel masih belum padu. "Saya mau sampaikan kepada kita. Waktu dua bulan itu, pengantin baru pun masih kaku," kata Nurdin ketika ditanyai wartawan mengenai hubungannya dengan dewan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu (21/11) kemarin.  

Berikut beberapa hal yang menjadi 'biang' ketidakharmonisan Nurdin Abdullah dan DPRD Sulsel.






 

1. Pembentukan TP2D Dipersoalkan, DPRD Sulsel ancam akan Gunakan Hak Interpelasi

Ini 3 Langkah Nurdin Abdullah yang 'Tak Sejalan' dengan DPRD Sulselinstagram.com/nurdin.abdullah

Sejak pembentukan TP2D, hingga kebijakan yang dikeluarkannya, menuai protes DPRD Sulsel. Sejumlah fraksi di DPRD Sulsel menilai kebijakan TP2D melampaui gubernur, wakil gubernur hingga sekretaris Provinsi Sulsel. Hingga sempat muncul rencana menggulirkan hak interpelasi terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel oleh beberapa fraksi, seperti Golkar dan Hanura.  
 

2. Nurdin Abdullah hanya 15 menit hadiri rapat paripurna RAPBD 2019, Fraksi Golkar Walkout

Ini 3 Langkah Nurdin Abdullah yang 'Tak Sejalan' dengan DPRD Sulselinstagram.com/nurdin.abdullah

Perbedaan pandangan Pemprov Sulsel dengan DPRD Sulsel dalam pembahasan RAPBD 2019, memang sudah mulai terlihat sejak pembahasan terkait draft dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel. Pembahasan selalu berlangsung alot, salah satunya karena Banggar kembali meminta TAPD untuk memperbaiki rincian perubahan anggaran sejumlah item dalam draft dokumen KUA-PPAS.  

Permintaan tersebut merupakan kedua kalinya, setelah Banggar juga pernah meminta hal yang sama kepada TAPD. Bahkan karena permintaan tersebut, rapat paripurna penandatanganan pengantar Nota Keuangan sempat urung digelar. Berkembang wacana bahwa alotnya pembahasan KUA-PPAS tersebut terkait dengan keberadaan TP2D Pemprov Sulsel yang dianggap ikut campur tangan dalam pembahasan itu. 

Hingga pada rapat paripurna pembahasan RAPBD 2019 yang digelar pada Rabu (21/11) kemarin, setelah tertunda beberapa kali, Nurdin Abdullah hanya hadir selama 15 menit. Sontak hal ini menimbulkan protes dari Fraksi Golkar, karena menganggap harusnya Nurdin hadir dan mendengar pandangan fraksi. 

"Sebenarnya hari ini sudah bisa selesai pembahasan dan jawaban andai gubernur atau wakil gubernur hadir. Padahal, sesuai dengan Pasal 142 ayat 5 gubernur atau wakil gubernur wajib hadir," ujar Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid kepada wartawan setelah fraksinya walkout.  

3. Pelaksanaan Lovely Desember di Tana Toraja untuk tahun 2018 tak digelar

Ini 3 Langkah Nurdin Abdullah yang 'Tak Sejalan' dengan DPRD Sulselid.wikipedia.org

Nurdin Abdullah memutuskan menunda pelaksanaan event tahunan Lovely Desember 2018 di Kabupaten Tana Toraja. Program yang dirintis Gubernur Sulsel sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo ini, dihentikan dengan alasan perlu dilakukan pembangunan infrastruktur secara khusus di Toraja. 

"Kita tunda pelaksanaan Lovely Desember. Kita tata dulu Kota Rantepao dan Kota Makale. Kota pariwisata Rantepao dan Makale harus bebas debu dan dibangun trotoar, ini agar turis merasa nyaman," kata Nurdin, Agustus lalu. 

Penundaan ini diputuskan Nurdin pada pertemuan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Toraja di Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara. 

Namun keputusan ini ditentang oleh sejumlah anggota DPRD Sulsel. Salah satunya dari Fraksi Nasdem. 

"Lovely December adalah salah satu kegiatan yang bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Harusnya tetap dipertahankan pelaksanaan kegiatan tersebut setiap tahunnya," ungkap Ketua Fraksi NasDem, Muslim Salam. 

Topic:

  • M Gunawan Mashar

Berita Terkini Lainnya