Tersangkakan Adik Mentan, ACC Apresiasi dan Kritik Kejati Sulsel
Eks Direktur Utama PDAM Makassar Haris Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel dalam kasus korupsi PDAM Makassar. (IDN Times/Aan Pranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Lembaga Andi Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengapresiasi Kejaksaan Tinggi yang menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Namun apresiasi juga disertai kritik.
Kejati Sulsel diketahui menetapkan eks Direktur Utama PDAM yang juga adik Menteri Pertanian, Haris Yasin Limpo sebagai tersangka. Kasusnya terkait korupsi pembayaran tantiem dan bonus jasa produksi tahun 2017-2019, dan premi asuransi dwiguna jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2016-2019. Dalam kasus itu ada tersangka lain, yakni eks Direktur Keuangan PDAM Makassar Irawan Abadi.
"Terkait penetapan HYL, pertama apresiasi kepada Kejati ya karena kasus ini akhirnya punya ujung. Tetapi kalau dilihat, kasus ini penanganannya berlarut-larut," ungkap peneliti ACC, Ali Asrawi Ramadhan, kepada IDN Times, Rabu (12/4/2023).
Baca Juga: Kejati Sulsel Tahan Adik Mentan SYL terkait Korupsi PDAM Makassar
1. ACC menilai kasus PDAM mencuat karena audit pro justicia
Eks Direktur Utama PDAM Makassar Haris Yasin Limpo digiring ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kasus korupsi PDAM Makassar. (IDN Times/Aan Pranata)Ali Asrawi mengatakan, penanganan kasus ini menjadi catatan bahwa proses penegakan hukum Tindap Pidana Korupsi (Tipikor) masih berjalan lambat. Dalam kasus Haris Yasin Limpo, audit sebagai alat bukti disebut sudah ada jauh sebelum penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel.
"Nah, biasanya kan kasus korupsi berjalan lambat karena terkendala pada saat audit, tapi kasus ini mencuat dari laporan hasil pemeriksaan yang lalu dikembangkan lagi hingga ada audit yang pro justitia," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan hasil audit atau penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), kerugian negara ditaksir Rp 20 miliar lebih. Tepatnya, Rp 20.328.619.975.
2. ACC: BPK sudah rekomendasikan tapi Pemkot tidak serius
Gedung kantor PDAM Kota Makassar di Jalan DR. Ratulangi Makassar. (Dok. PDAM Makassar)Selain itu, kata Ali, kasus ini juga menjadi cerminan tidak ada mekanisme internal yang berjalan baik di lingkup pengelolaan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Mestinya kasus korupsi dapat dicegah sejak dini jika pengawasan internal baik.
"Apalagi sebelum kasus ini masuk ke tim penegakan hukum (Kejati), itu BPK telah merekemondasikan kepada PDAM maupun Pemkot Makassar untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan dan juga membenahi tata kelola keuangan. Tapi kan tidak dikerjakan secara serius," terang Ali Asrawi.
3. Ali sebut tidak ada sistem pengawasan dari Dewas Perusda
Peneliti ACC Sulawesi merilis catatan akhir tahun 2022. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)Ali juga mengingatkan agar kasus korupsi PDAM menjadi momentum untuk bisa membenahi seluruh tata kelola Perusda Makassar. Mulai dari pengawasan internal di Dewan Pengawas (Dewas) maupun oleh Pemerintah Kota.
"Kerusakan tata kelola dan rekomendasi pembenahan yang dikeluarkan justru oleh lembaga eksternal baik BPK, BPKP serta penegak hukum, itu membuktikan bahwa Dewas itu tidak berfungsi. Bahkan menjadi "yes man" dari direktur, jadi ini tidak ada pengawasan, justru selalu ikut didalam orkestrasi kejahatan dan pelanggaran hukum yang ada di dalamnya," Ali menjelaskan.
Baca Juga: Ditahan, Ini Kasus Korupsi yang Menjerat Haris Yasin Limpo
