Pemuda Muhammadiyah Desak Wali Kota Makassar Berlakukan PSBB
Warga berjaga di dekat portal karantina wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4/2020). Warga setempat memberlakukan karantina wilayah secara mandiri dengan menutup akses jalan masuk permukiman bagi orang luar untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona (COVID-19) di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemuda Muhammadiyah Makassar mendesak Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona (COVID-19).
Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar Awang Darmawan mengingat saat ini Sulsel masuk dalam zona merah dengan Kota Makassar sebagai episentrum penyebaran virus corona.
"PSSB adalah upaya yang paling mungkin untuk mencegah laju penyebaran virus setelah opsi karantina wilayah ditiadakan. Pemkot harus berani mengambil kebijakan ini jika ingin menyelamatkan warganya dari bahaya wabah corona," kata Awang dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Rabu (8/4).
1. PSBB diperlukan untuk mencegah penularan dari orang tanpa gejala corona
Kondisi Jalan Pettarani Makassar. IDN Times/Asrhawi MuinAwang menilai penerapan PSBB di Makassar diperlukan untuk kembali mempertegas kepada masyarakat akan bahaya virus corona. Pasalnya, belakangan ini masyarakat seolah abai dan kembali beraktivitas di luar rumah seperti biasa.
Kondisi ini jugalah yang ditengarai menyebabkan angka pasien positif corona di Makassar melonjak drastis beberapa hari belakangan ini.
Meningkatnya penyebaran virus itu, kata Awang, diduga disebabkan oleh pasien asimptomatik atau Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tetap beraktivitas di luar rumah dan menularkan virus ke orang lain.
"Kita tentu tidak ingin kasus seperti yang terjadi di Balaikota kembali terulang. Pasien asimptomatik terus beraktivitas di luar rumah lalu berpotensi menyebarkan virusnya ke orang lain. Olehnya, kita minta agar Pemkot segera mengusulkan PSBB ke pusat," ujar dia.
2. Mendesak Pemkot perketat akses keluar masuk kota
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar Awang Darmawan. IDN Times/IstimewaSelain itu, Awang juga mendesak Pemkot Makassar untuk melakukan rapid test secara massal. Rapid test ini bisa dilakukan berbasis RT/RW dengan memanfaatkan tenaga kesehatan di Puskesmas.
Dia juga meminta Pemkot untuk memperketat akses keluar masuk baik di bandara, pelabuhan, maupun pintu masuk lainnya. Sebab, berdasarkan data Dinkes Sulsel, 65 persen kasus positif di Sulsel bukan merupakan kasus transmisi lokal.
"Itu artinya, virus dibawa oleh pendatang. Ini yang mesti dicegah. Tidak cuma dengan mengukur suhu tubuh. Apalagi arus mudik diprediksi meningkat jelang Ramadan dan lebaran karena pusat tak mengeluarkan larangan mudik," kata Awang.
Baca Juga: Pejabat Pemkot Makassar Meninggal Berstatus PDP COVID-19
3. Mengusulkan agar Pemkot menyiapkan protokol pencegahan bagi pemudik
(IDN Times/Arief Rahmat)Awang pun mengusulkan agar Pemkot Makassar menyiapkan protokol pencegahan bagi para pemudik. Mereka yang datang ke Makassar diminta dikarantina terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah masing-masing.
"Mereka yang mudik sebaiknya didata dan dikarantina di satu tempat selama 14 hari sebelum diperbolehkan bertemu dengan keluarga. Pemkot bisa memanfaatkan fasilitas gedung dan sekolah yang diliburkan karena corona," katanya.
(IDN Times/Arief Rahmat)Baca Juga: Warga yang Masuk ke Kota Makassar Diwajibkan Memakai Masker
