DKPP: Waspadai Kampanye Pengumpulan Massa di Malam Hari
Diskusi DKPP bertajuk Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media, di Hotel Four Points, Senin (16/11/2020). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengingatkan penyelenggara pemilu agar mengawasi kampanye pemilihan kepala daerah di malam hari.
Didik mengatakan, kampanye malam hari oleh pasangan calon atau tim sukses semakin marak jelang hari pencoblosan. Kampanya malam hari dipilih karena ruang gerak mendekati dan merebut suara pemilih dibatasi oleh protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.
“DKPP mencoba mendorong kawan-kawan media ikut menyuarakan masalah ini. Mengingatkan KPU dan Bawaslu lebih berhati-hati dan serius mengurusi kemungkinan terjadinya perkumpulan malam hari tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” kata Didik pada kegiatan Ngetren Media: Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di Hotem Four Point Makassar, Senin malam (16/11/2020).
1. Pilkada dikhawatirkan jadi klaster baru
.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Menurut Didik, kampanye di malam hari banyak menyasar kelompok tertentu seperti ibu-ibu pengajian dan majelis taklim. Tim sukses atau paslon memilih pengumpulan oran karena kampanye door to door yang selama ini banyak disuarakan, bukan perkara mudah.
“Kalau cuma ngomong enak aja sih. Bayangkan kalau satu daerah ada 600 sampai 1.000 rumah, itu pekerjaan akan sangat lama sekali,” katanya.
Maraknya kampanye malam hari, lanjut Didik, karena tidak ada pengawasan. Pihak berwenang, baik itu Bawaslu maupun kepolisian intensif melakukan pengawasan hanya pada siang hari.
“Ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk media untuk menyuarakan fenomena ini terus menerus. Karena jumlah pengawas pemilu sangat terbatas, polisi pun terbatas,” ucapnya.
2. Hati-hati klaster baru
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaPada forum itu, Didik mengingatkan KPU dan Bawaslu memastikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terutama di tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan. Jangan sampai pilkada menjadi klaster baru.
Pilkada serentak jadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, sebab harus digelar di situasi pandemi. Di saat yang sama masyarakat harus menghindari kerumunan, sedangkan pilkada sangat identik dengan kerumunan.
"Dua sifat peristiwa besar, yang satu mengharuskan diam-diam saja, sementara yang satu ramah, ketemu di pilkada 2020. Ini menjadi tantangan besar," kata Didik.
3. KPU dan Bawaslu diminta lebih serius
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Didik mengatakan, tidak mudah mengajak orang untuk tetap patuh menegakkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Partisipasi semua pihak dibutuhkan untuk mencegah klaster baru.
Pada pilkada kali ini ada sejumlah perbedaan. Misalnya pembatasan pemilih di TPS yang maksimal hanya 500 orang. Tapi semua itu butuh pengawasan lebih.
"Bawaslu agar berhati-hati dan lebih serius dalam mengurusi kemungkinan terjadinya gerombolan atau kelompok masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan," kata Didik.
