TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

YLBHI dan 17 LBH Dukung Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang PPKS

YLBHI dorong implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2021

Ilustrasi kekerasan seksual terhadap perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 kantor LBH-YLBHI di Indonesia, mendukung diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

"Perlu adanya kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, kami satu tujuan punya visi yang sama dan paling tidak Permendikbudristek ini memberikan jawaban," kata Aprilia Lisa, perwakilan YLBHI-LBH Jakarta dalam konfrensi pers virtual, Selasa (16/11/2021).

1. Peremendikbud jauh lebih detail mengakomidir korban

Ilustrasi. IDN Times/Indiana Malia

YLBHI juga mendorong agar implementasi Permendikbud tersebut dikawal dengan baik oleh seluruh pihak, utamanya perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Aprilia, banyak pasal di dalam Permen tersebut yang mendefinisikan dengan saksama bentuk-bentuk kekerasan seksual dan larangan keras untuk diperbuat.

Permendikbud ini, kata Aprilia, jauh lebih penting dan mengakomodir hak korban ketimbang RUU PKS yang sementara digodok. "Peremendikbudristek ini bisa memotret bahwa ini loh kasus kekerasan kepada korban dan yang melakukan mendapat sanksi. Makanya kami mengapresiasi tinggal bagaimana ini dijalankan oleh pihak kampus," ungkapnya.

Baca Juga: LBH Tagih Polda Tuntaskan Kasus Penembakan 3 Warga Makassar

2. Salah satu yang dianggap penting adalah posisi saksi sekaligus korban

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Arief Rahmat)

Aprilia menjelaskan, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga mengatur terkait pencegahan dan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Mengingat dalam beberapa pengalaman pendampingan kasus oleh LBH, saksi dan korban takut dan sangat tertekan melapor. Bahkan jika kasus tersebut telah diketahui oleh publik.

YLBHI mencatat, sepanjang 2020 terdapat 12,17 persen kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Salah satunya di perguruan tinggi. Data itu dikumpulkan dari 17 kantor LBH yang ada di bawah struktur YLBHI. "Itu terjadi terhadap korban perempuan dalam lingkungan terdekat karena ada relasi yang timpang," jelas Aprilia.

YLBHI berharap Permendikbud ini bisa betul-betul berjalan dengan maksimal. Pihak kampus juga diingatkan agar tetap menjadikan Permen ini sebagai rujukan menangani kasus korban kekerasan seksual. "Jadi betul-betul bisa dikawal dalam praktiknya bukan hanya sekadar formalitas, kita berharapnya itu," imbuhnya.

Baca Juga: LBH Makassar Tolak Korban Dugaan Perkosaan Lutim Diperiksa Kandungan

Topik:
permendikbudristek
kekerasan seksual
perguruan tinggi
kampus
Update me
Berita Terkini Lainnya

MUI Sulsel Mengimbau Jemaah Haji Tidak Pamer Emas saat Pulang

Jokowi Batal Membuka Rakernas APEKSI di Makassar

Anggota Jemaah Haji Kloter 10 Debarkasi Makassar Meninggal di Pesawat

KPU Sulsel Telah Terima Semua Berkas Perbaikan Bacaleg dari Parpol

Bea Cukai Makassar Perketat Pengawasan usai Viral Emas Jemaah Haji

Rakernas APEKSI di Makassar Beri Panggung untuk Tiga Capres

Mobil Damkar Makassar Terbalik saat Hendak Tangani Kebakaran Rumah

Operasi Patuh di Makassar, Banyak Pengendara dapat Teguran

Tim Kemenparekraf Terpesona Desa Wisata Rinding Allo di Luwu Utara

Bendungan Pamukkulu di Takalar Siap Diresmikan Tahun Ini