Tidak Efektif, Sederet Kekurangan PSBB Makassar Menurut Pakar Hukum  

2. Perwali penerapan PSBB tidak mengatur sanksi pidana

Guru Besar Hukum Tata Negara Unhas, Prof Andi Pangerang Moenta menjelaskan secara rinci, penegakan aturan dalam pelaksanaan PSBB khususnya di Kota Makassar. PSBB yang mengacu pada Perwali Nomor 22 Tahun 2020 dinyatakan Pangerang sama sekali tidak mengatur sanksi pidana, begitupun dengan saksi administrasi.

Perwali PSBB, kata Pangerang, mengarahkan penegakan aturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Khususnya di Pasal 90 hingga Pasal 94. "Makanya kalau perwali ini mencantumkan sanksi sendiri di luar UU Kekarantinaan Kesehatan, itu melanggar memang. Makanya dia (perwali) tahu diri," tegas Pangerang.

Pangerang merujuk dalam beberapa fakta penegakan aturan hukum dalam pelaksanaan PSBB di Makassar. Dia mencontohkan, seperti penutupan sejumlah unit usaha yang tidak masuk dalam kategori atau ketentuan yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB.

Aparat penegak aturan di lingkup Pemkot Makassar, menindak tegas dengan menutup paksa unit usaha yang dianggap melanggar. Bentuk penindakan lainnya, menyemprot unit usaha yang dianggap membandel dengan cairan berwarna. Menurut Pangerang, penegakan itu berlebihan karena sama sekali tidak ada di dalam aturan.

Merujuk dalam fakta-fakta tersebut, kata Pangerang, menunjukkan bahwa penerapan PSBB di Makassar sepenuhnya tidak efektif untuk menekan laju penyebaran wabah COVID-19. Pemerintah dianggap masih bingung membedakan tindakan tegas dengan pembinaan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

"Itu bercampur baur. Kalau secara normatif UU sudah tegas. Pelanggaran PSBB UU Nomor 6 Tahun 2018. Kalau perorangan yang melanggar itu maksimal 1 tahun dan dendanya Rp100 juta. Kalau perusahaan atau jasa transportasi baik darat, udara, laut dan berpotensi menularkan wabah, dendanya lebih di atas lagi. Maksimal 10 tahun (penjara) dan denda Rp100 miliar," ucapnya.

Yang paling tepat untuk betul-betul menekan hingga memutus rantai penyebaran COVID-19 di Makassar, umummya di Sulsel menurut Pangerang, justru adalah kebijakan lockdown. Hanya saja, kondisi itu harus disadari cukup susah diterapkan karena negara dan pemerintah belum mampu menanggung seluruh kebutuhan rakyat.

"Yang tepat dan kalau mau pas sebetulnya itu, lockdown. Tapi karena kemampuan ekonomi. Itulah sebabnya pemerintah lebih memilih PSBB daripada lockdown. Cuman lockdown berat sekali beban ekonominya karena harus ditanggung beban ekonominya masyarakat," tegasnya.